Resmi! Ini 8 Kebijakan Penghematan yang Dirilis Pemerintah di Tengah Gejolak Global



KONTAN.CO.ID - Pemerintah meluncurkan paket kebijakan efisiensi bertajuk “8 butir transformasi budaya kerja nasional” sebagai respons terhadap dinamika global dan upaya menjaga stabilitas ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, kebijakan ini diambil untuk mendorong efisiensi, produktivitas, serta menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan global.

“Perlu ditekankan kepada masyarakat bahwa kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental yang kokoh,” ujar Airlangga dalam Konpers Kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam Menyikapi Kondisi Geopolitik Saat Ini secara daring pada Selasa (31/3/2026).


Berikut delapan kebijakan utama penghematan yang diterapkan pemerintah:

1. WFH ASN Satu Hari dalam Seminggu

Pemerintah menerapkan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat. Kebijakan ini berlaku di instansi pusat dan daerah untuk mendorong efisiensi dan digitalisasi tata kelola pemerintahan.

Kebijakan berlaku setiap Jumat mulai 1 April 2026.

Pemerintah juga mendorong sektor swasta menerapkan WFH melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan, dengan penyesuaian sesuai karakteristik masing-masing industri.

Sejumlah sektor tetap bekerja normal, seperti layanan publik (kesehatan, keamanan, kebersihan) dan sektor strategis (industri, energi, pangan, transportasi, logistik, dan keuangan).

Baca Juga: Kebijakan WFH dan Pembatasan BBM Berpotensi Menahan Laju Ekonomi Jika Tanpa Stimulus

2. Pembatasan Kendaraan Dinas

Penggunaan kendaraan dinas dibatasi hingga 50 persen, kecuali untuk kebutuhan operasional. ASN didorong beralih ke transportasi publik guna menekan konsumsi energi.

Masyarakat juga kata Airlangga, diminta untuk ikut melakukan efisiensi energi dengan menjalankan kebiasaan hemat energi dalam aktivitas sehari-hari baik di rumah maupun di tempat kerja.

3. Pemangkasan Perjalanan Dinas

Perjalanan dinas dipangkas signifikan, yakni hingga 50 persen untuk dalam negeri dan 70 persen untuk luar negeri sebagai bagian dari efisiensi belanja negara.

4. Optimalisasi MBG

Lebih lanjut pemerintah mendorong optimalisasi daripada program makan berizi gratis sebagai program dan program ini diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama 5 hari dalam seminggu.

Airlangga menyebutkan kebijakan ini tetap memperhatikan pengecualian seperti untuk asrama, daerah 3T dan daerah yang dengan tingkat stunting tinggi.

Menurutnya, potensi penghematan dari kegiatan ini mencapai Rp 20 triliun.

Baca Juga: Harga BBM Pertamina 1 April 2026 Tidak Naik, Ini Rincian Harga Pertalite, Pertamax Cs

5. Sekolah Tetap Tatap Muka

Kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara luring atau tatap muka penuh lima hari dalam seminggu untuk jenjang pendidikan dasar hingga menengah, tanpa pembelajaran jarak jauh.

"Sementara untuk pendidikan tinggi, semester 4 ke atas, menyesuaikan dengan surat edaran," jelasnya.

6. WFH ASN Hemat Rp 6,2 triliun

Pemerintah memperkirakan kebijakan work from home (WFH) dapat memberikan penghematan langsung ke APBN mencapai Rp6,2 triliun dari berkurangnya kompensasi bahan bakar minyak (BBM).

Sementara dari sisi masyarakat, efisiensi mobilitas berpotensi menekan pengeluaran BBM hingga Rp 59 triliun.

7. Refocusing Anggaran hingga Rp 130 Triliun

Pemerintah melakukan pengalihan anggaran dari belanja non-prioritas seperti perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan seremonial ke program yang lebih produktif.

Nilai refocusing diperkirakan mencapai Rp 121,2 triliun hingga Rp 130,2 triliun.

Refocusing anggaran kementerian dan lembaga dengan mengalihkan belanja kurang prioritas seperti perjalanan dinas, rapat, belanja non-operasional, dan kegiatan seremonial ke program yang lebih produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Tonton: Bukan Satu! Dua Pasukan UNIFIL Indonesia Gugur di Lebanon!

8. Efisiensi Energi dan Program B50

Pemerintah akan menerapkan kebijakan biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026 untuk mengurangi konsumsi BBM fosil hingga 4 juta kiloliter.

Kebijakan ini berpotensi menghemat subsidi energi hingga Rp 48 triliun.

Airlangga menegaskan, seluruh langkah ini merupakan bagian dari transformasi struktural ekonomi nasional agar lebih efisien dan tahan terhadap guncangan global.

“Pemerintah mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha untuk tetap produktif dan mendukung transformasi budaya kerja ini,” kata dia.

(Debrinata Rizky, Teuku Muhammad Valdy Arief)

Sumber: https://money.kompas.com/read/2026/03/31/202927526/8-kebijakan-penghematan-pemerintah-dari-wfh-sampai-optimalisasi-mbg?page=all#page1

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News