KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) di dalam negeri bakal semakin kencang. Saat ini pemerintah tengah menyusun Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan. RUU ini bakal ikut mendorong pengembangan pembangkit EBT. Salah satu faktor yang berpotensi menjadi pendorong investasi dan pembangunan pembangkit EBT adalah rencana pengaturan skema
power wheeling dalam beleid tersebut.
Power wheeling merupakan skema yang memungkinkan pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik. Mekanisme ini dapat memudahkan transfer energi listrik dari sumber energi terbarukan atau pembangkit non-PLN ke fasilitas operasi perusahaan dengan memanfaatkan jaringan transmisi yang dimiliki dan dioperasikan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Jadi, skema ini membantu memperluas pasar bagi pengembang pembangkit EBT.
Para pengembang pembangkit EBT juga merespons positif rencana pengaturan skema
power wheeling ini. Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) misalnya, berharap skema
power wheeling yang diwacanakan dalam penyaluran listrik EBT akan bersifat
open access.
Baca Juga: Budget Rp 10 Triliun Untuk Transisi Energi Hijau Sampai 2030, Ini Agenda Pupuk Kaltim “Kami berharap
power wheeling yang disepakati nantinya di UU Energi Baru dan Energi Terbarukan adalah
power wheeling yang berupa
open access, bukan terbatas menyalurkan listriknya ke anak perusahaan,” kata Ketua API Priyandaru Effendi kepada Kontan.co.id, beberapa waktu yang lalu. Dalam RUU EBT yang tengah disusun, pemerintah juga mengajukan satu pasal yang memberikan peluang kepada pengusaha IPP EBT untuk bisa membangun transmisi listrik sendiri khusus menyambung listrik EBT. “Tentu saja ini akan memacu minat investasi di ET (energi terbarukan), mengingat ada pembeli alternatif selain PLN,” kata Priyandaru. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa juga mengungkapkan hal senada. Skema power wheeling, khususnya untuk pembangkit energi terbarukan, diperlukan untuk menjawab kebutuhan dari konsumen industri dan komersial yang membutuhkan listrik dari sumber energi terbarukan. “Selain itu
renewable power wheeling bisa membuat pengusahaan pembangkitan energi terbarukan menjadi lebih menarik. Saya menilai ketentuan ini positif untuk mendorong perkembangan energi terbarukan di luar PLN,” imbuh Fabby.
Baca Juga: Kadin Sebut Pendanaan dan Teknologi Jadi Kendala Besar Pengembangan EBT Fabby menilai, dengan dimasukkannya skema power wheeling ke dalam produk hukum di tingkat undang-undang, pelaksanaan power wheeling bakal memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi daripada jika hanya diatur pada peraturan di tingkat menteri. Skema
power wheeling ini sendiri sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2021 tentang tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan. Dalam pasar 45 beleid tersebut, dinyatakan pemegang IUPTLU terintegrasi, IUPTLU transmisi tenaga listrik, IUPTLU distribusi tenaga listrik; dan/atau IUPTLS dapat melakukan kerja sama antar pemegang izin usaha. Kerja sama yang dimaksud berupa pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik; dan/atau operasi paralel. Dalam kerja sama ini, pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik dapat dilakukan untuk menyalurkan tenaga listrik dari pembangkitan sampai dengan titik beban. Hanya saja, menurut catatan API, ketentuan tersebut belum diimplementasikan lantaran belum memilki petunjuk pelaksanaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Harris Hadinata