JAKARTA. Alokasi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk sektor perikanan jauh lebih kecil dari kebutuhan nelayan. Akibatnya kegiatan nelayan Indonesia mati suri, lebih sering tidak melaut karena tak ada bahan bakar. Jika pun ada, mereka terpaksa membeli di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), yang menurut ketentuan tidak diperbolehkan.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Fadel Muhammad mengatakan sebenarnya kuota BBM bersubsidi untuk nelayan sebesar 2,5 juta kilo liter (kl) per tahun. "Namun PT Pertamina belum bisa memenuhinya. Tahun ini saja hanya 700.000 kl, itu berarti hanya sepertiga daripada kuota yang telah ditetapkan," ungkap dia, Rabu (24/8) usai mengunjungi dan berdiskusi dengan nelayan di Pasar Ikan Muara Angke.

Menurut Fadel, akibat tidak terpenuhinya kuota BBM bersubsidi membuat nelayan banyak yang menganggur di berbagai daerah. Tanpa bahan bakar maka tak mungkin para nelayan bisa melaut untuk mencari ikan.

Selain itu, kata Fadel, masalah BBM ini juga menghambat program kerja dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Salah satunya program penambahan 1.000 kapal berkapasitas 30 gross ton yang akan dilaksanakan pada 2012. Nah bila tak ada tambahan BBM tentu program ini sia-sia, lantaran saat program bergulir kapal tak bisa melaut.

Ia bilang seharusnya Pertamina mengutamakan kebutuhan BBM bersubsidi bagi para nelayan. Apalagi kuota BBM bersubsidi terus dinaikkan. Tahun ini misalnya, kuota BBM bersubsidi naik menjadi 40 juta kl.

Fadel mengaku telah berupaya mengatasi masalah ini, dengan menyampaikan keluhan nelayan ke Pertamina. Fadel juga berkoordinasi dengan Komisi IV dan Komisi VII DPR guna mencari penyelesaian masalah ini.

Ketua Komisi IV DPR, M Romahurmuzy, mengatakan DPR akan meminta Pertamina menghitung ulang alokasi BBM bersubsidi nelayan. "Prinsipnya jangan sampai ada penyalahgunaan atas kuota BBM yang telah ditetapkan, namun jangan juga menutup kebutuhan BBM para nelayan," kata Romy.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie