JAKARTA. Pemerintah berjanji akan menyelesaikan pemutakhiran Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam waktu beberapa hari ke depan. Pemutakhiran NIK ini terkait pemberlakuan KTP Elektronik yang akan diluncurkan tahun ini. "Sampai saat ini sudah 95 % daerah yang melakukan pemutakhiran NIK, sisa sedikit lagi. Paling tidak, dalam hitungan hari, pemutakhiran ini bisa selesai," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Elvius Dailami, Minggu (5/6).Elvius juga bilang, tidak ada yang janggal dengan proses pemutakhiran NIK yang dilakukan daerah. Hal ini sekaligus menjawab dugaan salah satu anggota Komisi II DPR RI Akbar Faisal yang mengatakan banyak daerah yang tidak melakukan proses pemutakhiran NIK dengan semestinya. Beberapa waktu lalu dalam rapat kerja antara Komisi II DPR RI dengan pemerintah, Akbar Faisal mengatakan ada kejanggalan dalam proses pemutakhiran NIK di daerah yang membuat proses peluncuran KTP Elektronik molor. Akbar meminta pemerintah menjelaskannya secara detil. Lantaran, ada anggaran senilai 384 miliar yang dibagikan pemerintah kepada daerah untuk pemutakhiran NIK, namun disinyalir tidak digunakan dengan baik oleh daerah. "Bahkan ada kepala daerah yang mengatakan bahwa uang yang diberikan pemerintah sebagai uang yang dibagikan begitu saja," ungkapnya ketika itu.Namun, Elvius mengatakan, molornya proses ini bukan karena pemutakhiran NIK, namun karena masih berlangsungnya penawaran harga yang dilakukan oleh beberapa konsorsium yang lolos.Sementara itu, mengenai penetapan pemenang lelang memang belum ditetapkan pemenangnya, namun saat ini sudah ada kemajuan. Satu konsorsium yakni Mega Global Jaya Grafia Cipta sudah gugur dalam kompetisi tersebut. "Sekarang tinggal dua konsorsium yang masih kami pertimbangkan. Yang masih bertahan hingga kini yakni PT Astra dan PNRI," imbuhnya Elvius.
Pemerintah janjikan pemutakhiran NIK rampung dalam beberapa hari mendatang
JAKARTA. Pemerintah berjanji akan menyelesaikan pemutakhiran Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam waktu beberapa hari ke depan. Pemutakhiran NIK ini terkait pemberlakuan KTP Elektronik yang akan diluncurkan tahun ini. "Sampai saat ini sudah 95 % daerah yang melakukan pemutakhiran NIK, sisa sedikit lagi. Paling tidak, dalam hitungan hari, pemutakhiran ini bisa selesai," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Elvius Dailami, Minggu (5/6).Elvius juga bilang, tidak ada yang janggal dengan proses pemutakhiran NIK yang dilakukan daerah. Hal ini sekaligus menjawab dugaan salah satu anggota Komisi II DPR RI Akbar Faisal yang mengatakan banyak daerah yang tidak melakukan proses pemutakhiran NIK dengan semestinya. Beberapa waktu lalu dalam rapat kerja antara Komisi II DPR RI dengan pemerintah, Akbar Faisal mengatakan ada kejanggalan dalam proses pemutakhiran NIK di daerah yang membuat proses peluncuran KTP Elektronik molor. Akbar meminta pemerintah menjelaskannya secara detil. Lantaran, ada anggaran senilai 384 miliar yang dibagikan pemerintah kepada daerah untuk pemutakhiran NIK, namun disinyalir tidak digunakan dengan baik oleh daerah. "Bahkan ada kepala daerah yang mengatakan bahwa uang yang diberikan pemerintah sebagai uang yang dibagikan begitu saja," ungkapnya ketika itu.Namun, Elvius mengatakan, molornya proses ini bukan karena pemutakhiran NIK, namun karena masih berlangsungnya penawaran harga yang dilakukan oleh beberapa konsorsium yang lolos.Sementara itu, mengenai penetapan pemenang lelang memang belum ditetapkan pemenangnya, namun saat ini sudah ada kemajuan. Satu konsorsium yakni Mega Global Jaya Grafia Cipta sudah gugur dalam kompetisi tersebut. "Sekarang tinggal dua konsorsium yang masih kami pertimbangkan. Yang masih bertahan hingga kini yakni PT Astra dan PNRI," imbuhnya Elvius.
