JAKARTA. Menteri Keuangan RI Agus Martowardojo menyatakan akan menerapkan BBM bersubsidi April depan. Bagi Agus kesiapan Komisi VII dan pemerintah sangat menunjang terlaksananya BBM bersubsidi. “Jika pemerintah dan Komisi VII siap, maka 1 April akan dilaksanakan,” ujar Agus seusai Rapat Kerja dengan Komisi XI Nusantara I Selasa (8/2). Agus menjelaskan, kesiapan pemerintah itu akan tecermin dari Pertamina, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dan Kementerian ESDM. Dia pun melanjutkan, sekitar dua bulan ke depan akan melakukan konsolidasi dengan Menteri ESDM sebagai regulator, Pertamina sebagai operator, dan BPH Migas sebagai pengawasan. “Dua bulan ini akan dilakukan pertemuan itu, tapi kami dari Menkeu itu berharap BBM bersubsidi akan terlaksana karena itu sudah direncanakan dalam APBN 2011,” imbuhnya. Dalam rapat kerja Menkeu pun menjelaskan ada beberapa langkah yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah dalam pengaturan BBM bersubsidi tahun 2011. Di antaranya, penentuan wilayah berdasarkan ketersediaan pasokan BBM non subsidi dan besarnya konsumsi pengguna BBM bersubsidi. Selain itu akan dilakukan juga persiapan infrastruktur BBM non subsidi, persiapan pasokan dan distribusi BBM non subsidi dan terakhir melakukan pengawasan dan pengamanan distribusi.
1 April bersiaplah hadapi BBM subsidi versi baru
JAKARTA. Menteri Keuangan RI Agus Martowardojo menyatakan akan menerapkan BBM bersubsidi April depan. Bagi Agus kesiapan Komisi VII dan pemerintah sangat menunjang terlaksananya BBM bersubsidi. “Jika pemerintah dan Komisi VII siap, maka 1 April akan dilaksanakan,” ujar Agus seusai Rapat Kerja dengan Komisi XI Nusantara I Selasa (8/2). Agus menjelaskan, kesiapan pemerintah itu akan tecermin dari Pertamina, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dan Kementerian ESDM. Dia pun melanjutkan, sekitar dua bulan ke depan akan melakukan konsolidasi dengan Menteri ESDM sebagai regulator, Pertamina sebagai operator, dan BPH Migas sebagai pengawasan. “Dua bulan ini akan dilakukan pertemuan itu, tapi kami dari Menkeu itu berharap BBM bersubsidi akan terlaksana karena itu sudah direncanakan dalam APBN 2011,” imbuhnya. Dalam rapat kerja Menkeu pun menjelaskan ada beberapa langkah yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah dalam pengaturan BBM bersubsidi tahun 2011. Di antaranya, penentuan wilayah berdasarkan ketersediaan pasokan BBM non subsidi dan besarnya konsumsi pengguna BBM bersubsidi. Selain itu akan dilakukan juga persiapan infrastruktur BBM non subsidi, persiapan pasokan dan distribusi BBM non subsidi dan terakhir melakukan pengawasan dan pengamanan distribusi.