JAKARTA. Pemerintah memastikan akan menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, maksimal sebelum tanggal 1 Januari 2015. Namun, sebelum itu dilakukan pemerintah terlebih dahulu akan menyiapkan program bantuan sosial kepada masyarakat.

Sejumlah program hingga kini sudah disiapkan oleh pemerintah, mulai dari bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu indonesia sehat (KIS),Kartu masyarakat sejahtera hingga pemberian dana tunai kepada masyarakat. Menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan Puan Maharani bilang, tanggal 7 November 2014 pemerintah akan meluncurkna KIP dan KIS.

KIP dan KIS selain sebagai salah satu program bantalan sosial juga merupakan janji presiden Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Jusuf Kalla (JK) ketika berkampanye. Oleh karenanya menurut Puan harus segera ditunaikan.

Dalam tahap pertama, pemerintah akan menyebarkan 1 juta kartu, yang ditargetkan selesai hingga Desember 2014. Namun, menyiapkan KIP dan KIS saja menurutnya belum cukup. "Masih diperlukan bantuan berupa pemberian uang tunai kepada masyarakat," ujar Puan di kantor Wakil Presiden, Rabu (29/10).

Untuk pemberian dana tunai, pemerintah akan bekerja sama dengan sejumlah pihak seperti perbankan dan PT Pos Indonesia. Nantinya, dana tersebut akan diberikan berupa tabungan, yang dapat diambil menggunakan sim card.

Masyarakat yang menerima bantuan cukup membawa sim card ke kantor Pos terdekat, untuk dicairkan menjadi uang tunai. Puan yakin, dengan cara demikian penyaluran dana bantuan akan tepat sasaran dan tidak akan terjadi pemotonga oleh birokrasi.

Menteri keuangan Bambang Brodjonegoro bilang, saat ini pemerintah memang fokus pada program perlindungan sosial. Adapun pihaknya sudah menyiapkan dana sebesar Rp 5 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014, dan Rp 5 triliun lagi dalam APBN 2015.

Jumlah tersebut diyakini cukup dengan rencana kenaikan yang akan dilakukan. Meskipun begitu mantan wakil menteri keuangan itu enggan menjawab berapa kenaikan harga BBM bersubsidi yang akan dikeluarkan pemerintah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto