KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal mengambil tindakan tegas terhadap 10 Wilayah Kerja (WK) migas yang sudah mendapat persetujuan rencana pengembangan (Plan of Development/POD) namun belum juga berproduksi.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan akan menarik blok-blok tersebut dan menawarkannya kepada kontraktor lain yang lebih siap. Bahlil menyampaikan hal ini langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam agenda IPA Convex 2025 di ICE BSD.

Bahlil menuturkan, 10 WK yang sudah mendapatkan persetujuan POD tersebut memiliki potensi produksi minyak hingga 31.300 barel per hari. Selain itu, terdapat sekitar 17 POD lain yang jika dioptimalkan bisa menghasilkan 360 juta barel minyak dan 18.351 bsf gas.

Haji Robert dan NHM Peduli Terbangkan Pasien Jantung ke Jakarta untuk Pengobatan

Baca Juga: Minta Restu Presiden, Menteri ESDM Bahlil Akan Evaluasi Izin Blok Migas Terlantar

"Kami juga melaporkan kepada bapak Presiden, biar tidak ada dusta di antara kita. Ada 10 wilayah kerja yang sudah POD tapi mangkrak, enggak menjalankan," kata Bahlil di Pembukaan IPA Convex 2025 di ICE BSD, Rabu (21/5).

Bahlil mengungkapkan, untuk mendorong peningkatan produksi, Kementerian ESDM pun melakukan sejumlah terobosan, termasuk perubahan regulasi secara besar-besaran.

Salah satu langkahnya adalah menyederhanakan perdebatan antara skema gross split dan cost recovery, dengan patokan Internal Rate of Return (IRR) minimal 13% dan maksimal 17%.

“15% supaya tidak ada lagi perdebatan tentang ekonomion atau tidak, ini yang kami lakukan Pak,” jelas Bahlil.

Baca Juga: ESDM Resmi Lelang 6 Blok Migas Potensial Tahap II-2024, Tawarkan Bagi Hasil 50%

Namun, upaya regulasi saja dinilai tidak cukup. Ia menegaskan pemerintah tidak akan segan mencabut kembali WK yang tidak menunjukkan progres signifikan. Sesuai ketentuan, kontraktor diberikan waktu maksimal lima tahun sebelum hak kelola dikembalikan ke negara.

“Yang berikut bagi KKKS yang sudah kita serahkan kewenangannya, tapi masih lambat mohon maaf, secara undang-undang 5 tahun kita harus tarik kepada negara dan kita tawarkan kepada KKKS lain yang mau mengerjakan,” ujar Bahlil.

Pernyataan ini sekaligus menjadi peringatan bagi para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) yang lamban dalam merealisasikan pengembangan WK migas yang sudah disetujui.

Menurut Bahlil, ketegasan ini dibutuhkan agar target peningkatan lifting migas nasional bisa tercapai.

Baca Juga: SKK Migas Tawarkan Chevron Blok Migas di Bali dan Indonesia Timur

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News