KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat sebanyak 27 bandar udara baru telah dibangun selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2014 - 2024. Akan tetapi tingkat pemanfaatan atau utilisasinya disebut masih dalam taraf minim. Namun, Pengamat penerbangan Alvin Lie menyebut, tak sedikit bandara baru yang yang proses operasionalnya mandek lantaran minim penumpang. “Bandara-bandara baru ini memang tidak sedikit yang utilisasinya rendah ya. Bahkan setelah diresmikan ada penerbangan beberapa pekan kemudian berhenti,” tuturnya kepada KONTAN beberapa waktu lalu.
Salah satu contohnya yakni Bandara Wiriadinata yang berlokasi di Tasikmalaya. Mulanya, bandara ini diresmikan untuk mendukung pengembangan jalur udara untuk wilayah selatan Jawa dengan menyulap pangkalan militer menjadi bandara komersial. Kemudian, ada juga Bandara Ngloram yang berlokasi di Blora yang dinilai Alvin terlalu dipaksakan. Akibatnya, tidak ada rute penerbangan yang bertolak ke bandara yang diresmikan Presiden Jokowi pada akhir 2021 tersebut. Meski dinilai belum berhasil beroperasional secara efektif, Alvin menjelaskan puluhan bandara baru yang dibangun Presiden Jokowi tak dapat serta merta disebut gagal. Pasalnya, efektifitas sebuah bandara bukan hanya diukur dari jumlah penerbangan atau jumlah penumpang dan kargo yang diangkut. “Kadang-kadang sebuah bandara itu disiapkan untuk kepentingan jangka panjang, politis dan sebagainya. Kita harus tahu dulu kenapa sebuah bandara itu dibangun, tujuannya apa, sasarannya apa, targetnya apa baru kita bisa menilai itu efektif atau tidak,” kata Alvin.
Baca Juga: Tak Hanya Andalkan APBN, Menhub Beberkan Strategi Pemerintah Danai Proyek Perhubungan Pada saat yang sama, Alvin berpesan agar pemerintah ke depan dapat membangun komunikasi yang baik terlebih dahulu dengan maskapai penyedia penerbangan bila hendak membangun sebuah bandara baru. Hal itu diperlukan untuk memperdalam studi kelayakan proyek bandara agar dapat dilihat apakah menguntungkan, atau justru sebaliknya. Mengingat, bila lokasi bandara dinilai tidak memiliki nilai ekonomi yang besar bagi maskapai, maka dikhawatirkan komitmen pembangunan bandara ke depan tak lain hanya akan memperpanjang daftar bandara nihil yang beroperasi. “Dan ini mungkin juga catatan bagi pemerintah ketika akan membangun atau mengupgrade ya meningkatkan kapasitas bandara, ajaklah bicara maskapai-maskapai penerbangan, lakukan survei bersama, kajian bersama, kelaikannya seperti apa,” pungkasnya. Berdasarkan catatan Kemenhub 27 bandara baru yang dibangun sebagai bentuk pengembangan infrastruktur transportasi udara yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah 3TP (terluar, terpencil, tertinggal, dan perbatasan), di antaranya: - Bandara Letung Anambas, Kepulauan Riau; - Bandara Tambelan, Kepulauan Riau; - Bandara Haji Muhammad Sidik Muara Teweh, Kalimantan Tengah; - Bandara Maratua, Kalimantan Timur; - Bandara Morowali, Sulawesi Tengah; - Bandara Siau, Sulawesi Utara; - Bandara Miangas, Sulawesi Utara; - Bandara Koroway Batu, Papua; - Bandara Kertajati, Jawa Barat; - Bandara Tebelian, Kalimantan Barat; - Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto, Kalimantan Timur; - Bandara Buntu Kunik, Sulawesi Selatan; - Bandara Kabir, Nusa Tenggara Timur; - Bandara Namniwel, Maluku; - Bandara Werur, Papua; - Bandara Rokot Sipora, Sumatera Barat; - Bandara Ngloram, Jawa Tengah; - Bandara Siboru, Papua Barat; - Bandara Nabire Baru, Papua Tengah; - Bandara Kediri, Jawa Timur; - Bandara Singkawang, Kalimantan Barat; - Bandara Banggai Laut, Sulawesi Tengah; - Bandara Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara; - Bandara Mandailing Natal, Sumatera Utara; dan
- Bandara Pohuwato, Gorontalo; - Bandara Kulon Progo, Yogyakarta; - Bandara Sobaham, Yahukimo. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Khomarul Hidayat
