KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah telah mengucurkan anggaran dana desa sebesar Rp 609,9 triliun dalam 10 tahun terakhir.

Dalam unggahan di instagram @ditjenpk, sejak dialokasikan pertama kali pada tahun 2015 sebesar Rp 20,76 triliun, dana desa terus mengalami peningkatan hingga mencapai Rp 71 triliun pada tahun 2024. Bahkan telah menjadi komponen pendapatan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

"Kementerian Keuangan senantiasa mendorong kemandirian desa melalui kebijakan-kebijakan terkait dana desa sebagai bagian dari Transfer ke Daerah (TKD)," dikutip dari unggahan tersebut.

Hingga 30 September 2024, pemerintah telah merealisasikan dana desa sebesar Rp 61,16 triliun dari pagu sebesar Rp 71 triliun.

Baca Juga: Prabowo Berjanji Tekan Kemiskinan dengan Bansos, Kredit Usaha, dan Program Mekaar

Pagu pada tahun 2024 ini meningkat dibandingkan pada tahun 2023 sebesar Rp 68,96 triliun dan pada 2022 sebesar Rp 67,91 triliun. Berkat peningkatan anggaran dana desa tersebut, jumlah desa mandiri mengalami peningkatan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, hingga saat ini jumlah desa mandiri sudah mencapai 20.000 desa. 

Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari program dana desa yang saat ini sudah dikucurkan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.

"Sudah satu pertiga dari desa-desa kita itu sudah mandiri dengan dana desa yang selama ini kita berikan setidaknya selama hampir 10 tahun," ujar Sri Mulyani dalam acara Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal Tahun 2024, Selasa (24/9).

Sri Mulyani mengatakan bahwa hal tersebut menggambarkan transfer ke daerah jika disertai dengan akuntabilitas dan performance yang diukur bisa menghasilkan hasil yang baik.

Ia berharap, pada suatu saat jumlah desa dengan status mandiri bisa meningkat hingga 75.000 desa.

"Kami suatu saat berharap 75.000 desa di Indonesia semuanya akan menjadi mandiri dan menjadi baik itu pencapaian untuk penurunan kemiskinan, stunting maupun quality dari lingkungan di mana mereka hidup menjadi lebih bersih, lebih terarah dan tentu sehat," katanya.

Baca Juga: Insentif Pengendalian Inflasi Dinilai Tak Efektif, Kemenkeu: Akan Dipertimbangkan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tri Sulistiowati