KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komitmen pemerintah dalam pemensiunan dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara menjadi sorotan di 100 hari kinerja Kabinet Prabowo Gibran. 

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara menilai pemerintah hingga kini masih belum menujukan target nyata terkait kebijakan ini di tahun 2025. 

"Menteri ESDM, Bahlil Lahadahlia belum tegas merilis PLTU mana saja yang akan dimatikan pada 2025, padahal  Presiden Prabowo sudah berucap komitmen pemensiunan PLTU di forum G20 Brasil," kata Bhima dalam Rapor 100 Hari Kerja Kabinet Prabowo Gibran, di Jakarta, Selasa (21/1). 

Central Park Mall Umumkan Neo Soho Menjadi Central Park Mall 2 di Momen HUT ke-16

Baca Juga: PLN Bakal Pasang Tekonologi Tangkap Karbon di 4 PLTU-PLTGU Tahun 2040

Menurutnya kebijakan Prabowo-Gibran di sektor energi dan lingkungan hidup masih kontradiksi dan tidak selaras. 

Selain belum jelasnya target pensiun dini di tahun 2025, CELIOS juga menyoroti pernyataan pemerintah melalui Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni yang mendorong 20 juta hektar hutan untuk cadangan pagan dan energi. 

Menurutnya, swasembada energi dan pangan seharusnya tidak bertolak belakang dengan konservasi hutan. Bhima menegaskan jika hutan dikorbankan misalnya demi co-firing PLTU (campuran cacahan kayu), 

Baca Juga: Ekonomi Tak Pasti, Emiten Tambang dan Energi Lebih Berhati-hati

Indonesia juga bakal dikecam dunia internasional dan menurunkan dukungan pembiayaan global untuk konservasi hutan sekaligus transisi energi. 

"Jelas instruksi Prabowo tidak berhasil diturunkan menjadi program implementatif yang berkualitas oleh pembantunya (menteri)," sahut Bhima. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News