KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, mengklaim berhasil mengefisienkan anggaran negara hingga Rp 44 triliun dalam 100 hari kepemimpinannya.

Sudaryono mengatakan, alokasi anggaran BGN untuk tahun anggaran 2026 sebesar Rp 268 triliun dinilai lebih besar dari kebutuhan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Setelah melakukan penghitungan ulang, BGN menilai kebutuhan anggaran cukup sebesar Rp 229 triliun.

“Dari Rp 268 triliun yang dialokasikan kepada BGN, setelah kami hitung, kami rasa kami cukup dengan Rp 229 triliun. Sehingga ada Rp 38 triliun yang kemudian anggarannya kami kembalikan ke kas negara,” ujar Sudaryono acara capaian kinerja BGN 100 hari kepemimpinannya, Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Baca Juga: RI-Singapura Siapkan Satgas Karhutla, Kebakaran Lahan Ancam Bisnis Perkebunan

Selain menyesuaikan alokasi anggaran, BGN juga mengubah skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sejak 5 Oktober 2026, insentif yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp 6 juta per dapur per hari diubah menjadi Rp 2.000 per porsi makanan yang diproduksi.

Menurut Sudaryono, skema lama berpotensi memboroskan anggaran karena dapur tetap menerima insentif Rp 6 juta per hari meskipun jumlah porsi yang diproduksi jauh di bawah kapasitas ideal. BGN memperkirakan perubahan skema tersebut dapat menghemat anggaran sekitar Rp 2,5 triliun hingga Rp 3 triliun sampai akhir tahun.

BGN juga membatasi biaya operasional dapur maksimal Rp 3.000 per porsi. Sudaryono menyebut biaya operasional yang sebelumnya diklaim rata-rata mencapai Rp 4.500 hingga Rp 5.000 per porsi menjadi salah satu komponen yang dievaluasi.

“Untuk dana operasional itu adalah up to, maksimal Rp 3.000. Jadi tidak boleh lebih dari Rp 3.000,” kata Sudaryono. 

Baca Juga: Harga Emas Turun, BI Dihadapkan pada Dilema Likuiditas dan Diversifikasi Devisa

Dari perubahan aturan tersebut, BGN memperkirakan penghematan sekitar Rp 3 triliun hingga akhir tahun.

BGN juga menertibkan rekening virtual account (VA) yang digunakan untuk menyalurkan dana operasional. Sudaryono mengungkapkan, pihaknya menemukan lebih dari 400 rekening ganda yang telah berisi dana meski dapur terkait belum beroperasi. Dari penertiban tersebut, sekitar Rp 414 miliar diklaim telah dikembalikan ke kas negara.

Selain itu, BGN membatalkan pengadaan lampu LED senilai Rp 535,3 miliar. BGN juga menutup secara permanen lebih dari 2.000 dapur MBG yang dinilai tidak memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi. 

Sudaryono menyebut dugaan penggunaan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) palsu turut diperiksa oleh kepolisian.

Baca Juga: Wamendagri Dorong Pemerintah Daerah Jadikan Kritik sebagai Evaluasi Kebijakan

Berbagai langkah tersebut menjadi bagian dari evaluasi BGN terhadap penggunaan anggaran program MBG. 

Sudaryono menyatakan, efisiensi yang diklaim mencapai Rp 44 triliun merupakan hasil penyesuaian anggaran dan pembenahan pelaksanaan program selama 100 hari kepemimpinannya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News