KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembenahan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah kepemimpinan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono dinilai belum menyentuh persoalan mendasar, terutama terkait keamanan pangan dan ketepatan sasaran program.

Peneliti Fiskal dan Kebijakan Publik Celios, Galau D. Muhammad, menilai kasus keracunan yang masih terjadi menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola MBG belum berjalan efektif. Menurutnya, pemerintah tidak bisa terus menjadikan proses pembenahan sebagai alasan ketika persoalan keamanan pangan masih berulang.

“Kita masih melihat bahwa permasalahan sistemik yang esensial itu belum mampu diperbaiki oleh Pak Sudaryono, ya. Jadi kalau disampaikan bahwa perbaikan sudah dilakukan dan butuh waktu, ya sayangnya jumlah keracunannya terus berjalan. Kita tidak bisa lagi menegosiasikan soal keracunan,” ujar Galau kepada Kontan, Kamis (29/10/2026).

Baca Juga: Pemerintah Beri Bonus Rp 3 M untuk Atlet Peraih Emas Asian Games & Asian Para Games

Ia menilai persoalan keamanan pangan tidak cukup ditangani melalui pengadaan alat untuk mendeteksi makanan berbau atau basi. Pemerintah perlu membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh, termasuk melibatkan ahli keamanan pangan dan mikrobiologi dalam pelaksanaan program.

Selain itu, Galau menyoroti penyaluran MBG yang dinilai perlu lebih terarah kepada kelompok yang membutuhkan. Pemerintah seharusnya memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), daerah dengan kerentanan pasokan pangan dan rantai distribusi mahal, serta rumah tangga miskin.

“Jadi seharusnya MBG itu diberikan hanya untuk daerah yang membutuhkan. Daerah 3T yang memiliki kerentanan risiko ketersediaan pangan, rantai pasoknya mahal, dan juga bagi keluarga di rumah tangga miskin,” katanya.

Galau juga menyoroti belum adanya indikator terukur yang menunjukkan dampak program MBG. Menurutnya, pemerintah masih menonjolkan jumlah penerima dan porsi makanan yang diproduksi, tanpa menunjukkan bukti bahwa anggaran yang digelontorkan efektif mencapai tujuan program.

Ia menilai pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran MBG, termasuk melalui audit menyeluruh dan mempertimbangkan penghentian sementara program jika persoalan mendasarnya belum diselesaikan.

Diberitakan sebelumnya, Kepala BGN Sudaryono, mengklaim telah melakukan pembenahan pelaksanaan program MBG selama 100 hari kepemimpinannya, termasuk melalui efisiensi anggaran dan penguatan pengawasan dapur.

Sudaryono menyebut BGN berhasil mengefisienkan anggaran hingga Rp 44 triliun melalui penyesuaian alokasi anggaran, perubahan skema insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), penertiban rekening virtual account, serta pembatalan pengadaan lampu LED senilai Rp 535,3 miliar.

BGN juga mengubah skema insentif SPPG dari Rp 6 juta per dapur per hari menjadi Rp 2.000 per porsi makanan yang diproduksi sejak 5 Oktober 2026. Selain itu, BGN membatasi biaya operasional dapur maksimal Rp 3.000 per porsi dan menutup secara permanen lebih dari 2.000 dapur yang dinilai tidak memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi.

Baca Juga: Pertamina Resmi Menutup Forum ASCOPE ke-51, Ini Poin Kesepakatannya

Dalam aspek pengawasan, Sudaryono menyatakan CCTV dapur kini terhubung ke BGN pusat dan diperiksa menggunakan kecerdasan buatan. BGN juga mewajibkan setiap ompreng makanan memiliki label dan segel, lengkap dengan batas waktu aman konsumsi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News