JAKARTA. Pemerintah berencana membangun 10.000 unit rumah bagi buruh atau pekerja di 9 provinsi pada tahun 2015. Pembangunan ini ditujukan untuk menekan pengeluaran buruh sehingga kesejahteraan bisa meningkat.

"Selain membahas peningkatan upah buruh, kita juga terus menyusun strategi mengurangi pengeluaran buruh, salah satunya melalui pembangunan rumah-rumah bagi buruh," kata Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri seusai memimpin rapat persiapan pencanangan "Program Sejuta Rumah" di kantor Kemnaker pada Senin (23/3/2015).

Rencananya, ground breaking atau pembangunan tiang pancang "Program Sejuta Rumah" itu bakal diresmikan Presiden Jokowi di Semarang, Jawa Tengah sekaligus menyambut Mayday atau Hari Buruh Internasional.

Sebanyak 10.000 unit rumah itu dalam bentuk rusunawa (rumah susun sederhana sewa). Lokasinya diutamakan berada di sekitar kawasan-kawasan industri.

Saat ini tercatat 9 provinsi yang telah mengusulkan penyediaan lahan bagi pembangunan rusunawa dan menyepakati pembangunan rumah buruh yaitu DKI Jakarta, Banten, D.I. Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Bali.

Dari hasil koordinasi Tim Percepatan Penyediaan Perumahan untuk Pekerja/Buruh (P3UP) diperoleh laporan bahwa saat ini kawasan industri yang mempunyai lahan kosong berjumlah 13 Kawasan dengan luas lahan kosong sebanyak 3.634,60 hektare.

Hanif mengatakan rumah atau tempat tinggal merupakan salah satu fasilitas kesejahteraan pekerja. Namun tidak semua pekerja mempunyai kesempatan menghuni rumah yang layak bagi pekerja dan keluarganya.

"Pemerintah mendorong penyediaan rumah bagi para pekerja, yang termasuk dalam masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk mewujudkannya, kita kerja sama dengan kementerian terkait, pemda, pengusaha, BUMN, bank, dan unsur terkait lainnya," kata Hanif.

Dengan penyediaan rumah pekerja, Hanif menambahkan pengeluaran buruh akan berkurang untuk biaya sewa rumah. Selain itu biaya transportasi pun akan bisa dihemat karena lokasi rumah buruh diutamakan berada di kawasan-kawasan industri.

"Idealnya sih perumahan pekerja itu akan dilengkapi dengan fasilitas kesehatan seperti klinik atau puskesmas yang bisa dimanfaatkan dengan harga murah sehingga pengeluaran para buruh untuk biaya kesehatan pun akan menurun," kata Hanif.

Selain itu, Hanif pun akan meminta perusahaan-perusahaan di kawasan industri agar memberikan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bentuk beasiswa bagi anak pekerja yang membutuhkannya sehingga para buruh akan semakin terbantu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa