KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah emiten BUMN di bawah kepemilikan BPI Danantara tercatat masuk ke daftar kepemilikan saham terkonsentrasi tinggi alias high shareholding concentration (HSC).

Asal tahu saja, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan 300 emiten baru yang masuk dalam daftar HSC. Alhasil, saat ini ada 383 emiten yang masuk di daftar ini.

Evaluasi atas kepemilikan saham terkonsentrasi tinggi dilakukan pada seluruh perusahaan tercatat dengan kriteria jumlah kepemilikan kumulatif sampai dengan 10 pemegang saham tanpa warkat (scripless) ditambah kepemilikan dengan warkat (scrip) paling sedikit 92,5%.

Saham mereka pun tidak lagi masuk ke perhitungan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mulai perdagangan Jumat (13/11/2026) ini.

Baca Juga: Rupiah Melemah, Ini Sentimen yang Membayangi

Di antara 383 emiten, ada 11 perusahaan BUMN yang masuk di list HSC.

Yaitu, PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP), PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), PT Garuda Maintanance Facility Aero Asia Tbk (GMFI). PT Indofarma Tbk (INAF), PT JAsa Armada Indonesia Tbk (IPCM), PT Kimia Farma Tbk (KAEF), PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL), PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO), PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SMCB), dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA). 

Terkait hal tersebut, WIKA dan PGEO mengaku menghormati keputusan yang diambil oleh BEI dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Corporate Secretary WIKA, Ngatemin alias Emin mengatakan, perseroan menghormati penetapan daftar HSC oleh BEI dan KSEI sebagai upaya meningkatkan transparansi dan kualitas indeks pasar modal. 

“Masuknya WIKA dalam daftar ini murni merupakan konsekuensi teknis penyesuaian metodologi indeks,” ujarnya kepada Kontan, Jumat (13/11/2026).

Manajemen WIKA pun memastikan bahwa status HSC semata-mata berkaitan dengan perhitungan indeks pasar modal dan tidak berdampak pada fundamental operasional, arus kas, maupun kelangsungan bisnis. 

Saat ini, manajemen WIKA akan berkoordinasi intensif dengan Danantara selaku pemegang saham pengendali serta otoritas Bursa untuk mengevaluasi struktur free float. 

Baca Juga: Rupiah Tertekan Dolar AS dan Gejolak Politik, Ini Prediksi Pergerakan Pekan Depan

“Setiap rencana aksi korporasi ke depan akan dikaji secara hati-hati sesuai kondisi pasar dan arahan pemegang saham pengendali,” ungkapnya.

Corporate Secretary Pertamina Geothermal Energy Muhammad Taufik mengatakan, perusahaan memandang evaluasi berkala ini sebagai bagian dari mekanisme pasar yang sehat dan transparan

Keputusan tersebut pun diakui dijadikan momentum untuk terus memperkuat PGEO sebagai perusahaan tercatat. 

Sejalan dengan komitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan pasar modal, PGEO telah menyiapkan peta jalan peningkatan porsi saham publik (free float) dan berkomitmen memenuhi minimum 12,5% pada Maret 2027 dan 15% pada tahun 2028. 

“Setiap perkembangan terkait upaya ini akan disampaikan melalui keterbukaan informasi resmi perusahaan,” ujarnya kepada Kontan, Jumat.

Analis Panin Sekuritas Elandry Pratama memandang, masuknya 11 emiten BUMN ke dalam daftar HSC menjadi pengingat bahwa kepemilikan negara tidak otomatis menjamin tata kelola, transparansi, maupun likuiditas saham yang baik. 

Baca Juga: Penjualan ST017 Tenor 2 Tahun Ungguli ST016 pada Pekan Pertama

Investor tetap melihat aspek free float, konsentrasi kepemilikan, keterbukaan informasi, dan kualitas corporate governance. 

“Persoalannya bukan siapa pemegang saham pengendali, tetapi bagaimana perusahaan dikelola dan sahamnya diperdagangkan secara transparan,” ujarnya kepada Kontan, Jumat (13/11).

Analis BRI Danareksa Sekuritas, Abida Massi Armand mengatakan, status HSC mencerminkan konsentrasi kepemilikan dan sebaran saham publik yang terbatas. Artinya, ini bukan otomatis penilaian buruk atas tata kelola. 

Banyak BUMN masuk daftar ini karena struktur kepemilikannya memang didominasi negara atau induk BUMN, sehingga porsi saham yang beredar di publik kecil. 

“Masalahnya ada pada likuiditas dan pembentukan harga, karena free float yang terbatas membuat harga lebih mudah bergejolak dan kurang mencerminkan nilai wajarnya,” ujarnya kepada Kontan, Jumat.

Senior Equity Research Analyst Kiwoom Sekuritas Indonesia, Sukarno Alatas menegaskan, status HSC tidak serta-merta mengindikasikan pelanggaran.

“Namun, ini menjadi sinyal perlunya evaluasi terhadap konsentrasi kepemilikan, free float, dan transparansi pemegang saham,” ujarnya kepada Kontan, Jumat.

Baca Juga: Sahamnya Masuk List HSC, Pertamina Geothermal (PGEO) Buka Suara

Untuk prospek kinerja hingga 2027, masing-masing emiten tersebut dilihat memiliki tantangan berbeda. 

Elandry mengatakan, sentimen positif penggerak kinerja mereka berasal dari dukungan pemerintah, proyek strategis, restrukturisasi, dan pemulihan sektor bisnis.

Sementara, sentimen negatif mencakup beban utang, tekanan arus kas, kebutuhan pendanaan, serta ketidakpastian kebijakan MSCI.

Di sisi lain, status HSC sendiri tidak otomatis mengganggu operasional perusahaan. Dampak yang lebih mungkin terjadi adalah meningkatnya volatilitas harga, tekanan likuiditas saham, dan berkurangnya minat investor institusi. 

“Sahamnya masih bisa dicermati, tetapi harus lebih selektif berdasarkan fundamental masing-masing,” tuturnya.

Abida berpandangan, status HSC memang tidak mengganggu operasional perusahaan karena menyangkut struktur kepemilikan saham, bukan kegiatan usaha. Alhasil, prospek kinerja tetap ditentukan fundamental masing-masing. 

PGEO dan BRIS memiliki fundamental yang solid. Ini lantaran PGEO ditopang ekspansi kapasitas panas bumi dan BRIS oleh pertumbuhan pembiayaan syariah. 

Baca Juga: BEI Tegaskan Saham Masuk Daftar HSC Bukan Berarti Melanggar Aturan Pasar Modal

MTEL dan SMCB relatif stabil, namun menghadapi tantangan industri. Sedangkan, GIAA, KAEF, INAF, dan WIKA masih dalam fase restrukturisasi dengan risiko yang lebih tinggi. 

Sentimen positif penggerak kinerja mereka ke depan berasal dari dukungan Danantara dalam penataan BUMN dan potensi peningkatan free float. 

“Sementara sentimen negatif dari likuiditas saham yang rendah, pengecualian dari perhitungan IHSG, dan potensi berkurangnya minat investor institusi,” tuturnya.

Sukarno melihat, status HSC para emiten BUMN tersebut berpotensi memengaruhi likuiditas dan volatilitas perdagangan saham. “Terutama, apabila terjadi penyesuaian portofolio oleh investor institusi,” paparnya.

Di tengah kondisi ini, investor disarankan untuk mencermati perkembangan free float, likuiditas transaksi, struktur utang, arus kas, serta langkah konkret manajemen dan Danantara dalam memperbaiki tata kelola.

Elandry menyarankan pula investor untuk mencermati perkembangan kebijakan MSCI, karena berpotensi memengaruhi capital flow dan sentimen pasar terhadap saham-saham tersebut hingga 2027.

Saham BRIS, MTEL, PGEO, IPCM, dan SMCB pun dia nilai masih dapat dicermati dari sisi prospek bisnis dan fundamental. 

Baca Juga: 383 Saham HSC Keluar dari IHSG, Dua Saham Bobotnya Sampai 10%

“Sementara GIAA, GMFI, WIKA, ADCP, INAF, dan KAEF membutuhkan pendekatan lebih hati-hati karena masih menghadapi tantangan restrukturisasi dan perbaikan kinerja,” katanya.

Sukarno menyarankan investor untuk memperhatikan tiga aspek utama. Yaitu, struktur kepemilikan dan free float, likuiditas perdagangan, serta fundamental perusahaan.

Selain itu, perlu dicermati potensi perubahan kepemilikan oleh pemerintah atau Danantara, aksi korporasi seperti rights issue dan private placement, serta kemampuan perusahaan menjaga arus kas dan memenuhi kewajiban utang. 

“Risiko teknis akibat status HSC juga perlu dipisahkan dari risiko fundamental perusahaan,” ungkapnya.

Sukarno pun merekomendasikan beli untuk MTEL dengan target harga Rp 460 per saham.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News