JAKARTA. Sampai hari ini, pemerintah mencatat ada 117 pemerintah daerah yang belum menyampaikan data belanja, posisi kas dan ringkasan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk bulan Mei 2016. Padahal seharusnya, paling lambat tanggal 9 Juni, daerah-daerah itu harus sudah melaporkannya.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 235/PMK.07/2015 tentang konversi penyaluran dan bagi hasil dan dana alokasi umum dalam bentuk nontunai. PMK itu dikeluarkan karena banyak daerah yang menyimpan dananya di bank dalam jumlah yang tidak wajar.

Daerah yang memiliki dana tidak wajar di rekeningnya, akan mendapatkan hukuman berupa penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam bentuk nontunai. Nah, untuk mengetahui posisi dana setiap bulannya, pemerintah mewajibkan setiap daerah melaporkan data-data tadi.

Riset DBS Rekomendasikan 3 Strategi Bagi Keberlanjutan Bisnis di Indonesia

Namun, karena hingga kini masih banyak daerah yang belum melaporkan pemerintah pusat akan memperpanjang batasnya hingga paling lambat tanggal 24 Juni 2015, atau Jumat besok. Hal tersebut tertuang dalam surat edaran DIrektorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemneterian Keuangan.

Jika sampai batas waktu tersebut, daerah belum juga menyerahkan laporannya maka pemerintah pusat akan menunda penyaluran DBH dan atau DAU. "Ditetapkan (penundaan) setinggi-tingginya 50% dari nilai DBH atau DAU yang disalurkan pada tahap berikutnya," begitu kutipan dari isi surat edaran tersebut.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News