JAKARTA. Keputusan pemerintah yang cuma menambah empat komponen dalam penghitungan standar kebutuhan hidup layak (KHL) menuai ketidakpuasan dari kalangan pekerja. Buruh menuntut ada tambahan lebih banyak komponen KHL, agar upah mereka lebih layak.

Demi memperjuangkan upah minimum layak ini, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama federasi dan konfederasi serikat pekerja lainnya dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, bakal berdemo besar-besar pada 12 Juli mendatang. Mereka mengklaim aksi itu akan diikuti 70.000 pekerja.

Said Iqbal, Presiden KSPI bilang, aksi akan dilakukan dengan long march ke Istana Negara, Kantor Menteri Koordinator Perekonomian dan Kantor Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans). "Gerakan aksi yang dinamakan hapus outsourcing tolak upak murah ini juga serempak dilakukan di 15 provinsi," ujar dia, kemarin.

Hasil Studi Sebut PNM Mekaar Asah Kepemimpinan Perempuan Akar Rumput

Said kecewa dengan usulan Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) yang hanya menambah empat item baru KHL sebagai dasar penetapan upah minimum. Empat item itu adalah sabuk, kaos kaki, deodoran dan seterika listrik.

Ia menilai, hasil penelitian Depenas tidak valid karena hanya melibatkan 24% dari 3.000 responden. Selain itu, penelitian juga tidak dilakukan di daerah padat industri seperti Bekasi, Batam, Tangerang, Jakarta Timur, Sidoarjo.

Hitungan dia, tambahan empat komponen baru KHL hanya menambah upah buruh sebesar Rp 15.000- Rp 20.000. Ini sama saja upah minimum di daerah padat industri tidak ada kenaikan tahun depan.

KSPI pun menuntut Menakertrans merevisi Permenakertrans Nomor 17 Tahun 2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian KHL, di mana sebelumnya terdapat 46 item KHL diubah menjadi 86-122 item KHL.

Said juga heran terhadap penetapan upah minimum layak di Indonesia yang masih rendah. Padahal, Indonesia merupakan negara kaya dengan peringkat produk domestik bruto (PDB) ke-17 di dunia. Tapi, rata-rata upah minimum buruh Indonesia hanya US$ 120 per bulan. Angka ini sangat rendah, yakni peringkat 68 dari 190 negara. "Ini menunjukkan pemerintah dan pengusaha selama 30 tahun menganut kebijakan upah murah," tandasnya.

Suhartono, Kepala Humas Kemnakertrans mengatakan, usulan Depenas belum final. Usulan penambahan KHL masih akan dibahas lagi, Senin ini (2/7). Pembahasan lanjutan KHL akan dihadiri secara tripartid oleh perwakilan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Bisa saja, kata Suhartono, ada lagi penambahan komponen KHL sehingga Menakertrans bisa segera merevisi Permenakertrans 17/2005. “Semoga prosesnya tidak terlalu panjang,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News