KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengakui temuan PPATK terkait 15 orang pegawainya terlibat transaksi judi online. 

Sekretaris Jenderal Kemenkominfo, Mira Tayyiba menjelaskan dari 15 orang tersebut, terdapat 12 orang yang masih aktif sebagai pegawai. 

"Jadi dari data 15 pegawai yang kami terima dari PPATK, dua orang itu tidak ada datanya di kami, satu orang sudah pensiun, jadi ada 12 orang, sekitar dua orang yang PNS," jelasnya dalam Sosialisasi Pencegahan Aktivitas Perjudian di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika di Hotel Aryaduta Menteng, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (25/07). 

Mira menegaskan pegawai yang terlibat judi online akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Baca Juga: Menkominfo Mengaku Tak Mengetahui Inisial T Yang Disebut Bandar Judol

Lebih lanjut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan mengatakan seluruh pegawai telah menandatangai Pakta Integritas Pencegahan Aktivitas Perjudian. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Kemenkominfo mencegah praktik dan penyebarluasan judi online. 

Menurutnya, ada 5.926 pegawai ASN dan non-ASN di Kemenkominfo yang telah menandatangani pakta integeritas itu. 

"Jadi sudah 100% dari jumlah pegawai di Kemenkominfo. Saya menyampaikan terima kasih atas dukungannya dalam meneguhkan kembali komitmen kita bersama dalam pemberantasan judi online di masing-masing satuan kerja," urainya. 

Baca Juga: 2,6 Juta Konten Perjudian Online Telah Diputus Kominfo

Diketahui, upaya pemberantasan judi online terus dilakukan. Pasalnya, transaksi judi online di dalam negeri juga telah mencapai angka fantastis. 

Berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di tahun 2023 transaksi judi online capai Rp 327 triliun. Sementara di transaksi Judi Online di Kuartal I 2024 telah menembus Rp 101 triliun. 

Menkominfo mengakui tanpa upaya pemberantasan transaksi judol bisa terus meningkat. Prediksinya bisa mencapai Rp 900 triliun tahun ini. 

"Dan kalau tahun ini tidak dilakukan langkah-langkah (pemberatasan) itu angkanya bisa mencapai Rp 900 triliun," tutup Budi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Putri Werdiningsih