KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari delapan fraksi resmi menyerahkan dokumen usulan hak menyatakan pendapat terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengonfirmasi total anggota serta daftar fraksi yang secara resmi telah menandatangani usulan tersebut. Dia menyebutkan, berdasarkan usulan yang ditandatangani terdapat lebih dari 100 orang dari 8 fraksi.

Hal tersebut diungkapnya saat menerima anggota pengusul hak menyatakan pendapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

"Dari perwakilan masing-masing pengusul total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang dari 8 fraksi yang ada," ujar Saan.

Baca Juga: Gibran Berniat Mundur, Ini Daftar Wapres Indonesia Terlama dan Tersingkat

Adapun jumlah pengusul tersebut tersebar dari Fraksi PDI Perjuangan, Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, PAN, hingga Fraksi Partai Demokrat. Saan merinci secara jumlah penandatangan usulan hak menyatakan pendapat dari tiap-tiap fraksi partai politik di parlemen. 

"Dari fraksi PDIP 14 orang, fraksi partai Golkar 11 orang, fraksi Gerindra 11 orang, fraksi Nasdem 19 orang, fraksi PKB 18 orang, fraksi PKS 28 orang, fraksi PAN 1 orang dan fraksi Partai Demokrat 18 orang. Total 120 anggota dari 8 fraksi mengusulkan untuk menyatakan Hak Menyatakan Pendapat," terangnya. 

Saan memastikan, penerimaan dokumen usulan hak konstitusional ini telah sesuai dengan landasan undang-undang serta tata tertib yang berlaku.

"Kita telah menerima usulan hak menyatakan pendapat anggota sebagaimana ketentuan pasal 211 Ayat 1 undang-undang MD3 dan pasal 192 Ayat 1 tata tertib DPR RI," ujar Saan.

Lebih lanjut, Saan menambahkan, berdasarkan apa yang disampaikan oleh para pengusul maka hak menyatakan pendapat ini menyangkut wakil presiden.

"Hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan pasal 79 ayat 4 huruf C Undang-undang MD3 yaitu hak menyatakan pendapat atas wakil presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku," kata Saan.

Baca Juga: Kabakom Bantah Prabowo Beri Saran ke Gibran untuk Maju ke PTUN

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News