JAKARTA. Sekitar 14 bupati mendatangi Badan Anggaran (Banggar) DPR RI guna meminta asupan dana Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT). Tak tanggung-tanggung Ketua Asosiasi Kabupaten Tertinggal (Askati), Mulyadi Jayabaya yang juga merupakan Bupati Lebak, Banten, telah mengutarakan nominal anggaran yaitu Rp 100 miliar per/tahun untuk masing-masing Kabupaten. Pasalnya, hal itu dilakukan lantaran Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal hanya memberikan anggaran terlampau kecil yaitu Rp. 1,2 triliun untuk seluruh PDT. “Kementerian PDT memberikan anggarannya sangat kecil hanya Rp 1,2 triliun. Itu suatu hal yang tidak mungkin kan?” ujar Mulyadi seusai pertemuan dengan Banggar, Nusantara I, Jumat (4/1). Ia pun menjelaskan bahwa kabupaten di Indonesia mencapai 389 kabupaten dan 91 kotamadya. Di mana 183 masih merupakan kabupaten tertinggal. Lanjutnya, ia mengharap bahwa ini akan menjadi perhatian pemerintah untuk memberikan dana kepada daerah-daerah tertinggal agar bangkit dari ketertinggalan dari kabupaten yang maju. Baginya, kucuran dana akan sangat memungkinkan untuk mengejar rata-rata nasional yang lebih baik. “Ini suatu hal yang mungkin,” tambahnya.
Pasalnya, dengan dana Rp 100 miliar setiap tahun akan menumbuhkan ekonomi yang lebih baik dan menyerap infrastruktur yang lebih baik. “Kalau mau menumbuhkan ekonomi bisa tanam sengon, ya bisa menyerap lapangan pekerjaan. Bisa menyerap dan membangun infrastruktur nah ini yang menjadi kesepakatan dan ini yang juga disepakati oleh Banggar untuk segera ditindaklanjuti, ya kita minta doanya saja lah,” tegasnya. Menurut Mulyadi, Banggar sudah terlihat sepakat untuk memperjuangkan dana PDT. “Tadi sudah sepakat DPR akan memperjuangkan dan mudah-mudahan semuanya dapat disepakati,” tutupnya.
