KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah membekukan 14.161 produk impor yang ada di katalog elektronik (e-katalog) pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini dilakukan karena sudah ada substitusi produk serupa yang dibuat produsen dalam negeri.

“Produk impor yang telah kami bekukan sebagaimana tersebut di atas, terdiri dari alat kesehatan, peralatan elektronik perkantoran, perkakas dan peralatan perkantoran lainnya,” ujar Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP Yulianto Prihhandoyo kepada Kontan.co.id, Senin (5/12).

Yulianto mengatakan, secara prinsip para produsen harus siap menangkap peluang belanja Pemerintah melalui kementerian/lembaga/pemerintah daerah (pemda) yang nilai potensinya sangat besar. Ia menyebut, sudah ada beberapa upaya yang pemerintah lakukan untuk mendukung kesiapan produsen tersebut.

Diantaranya memberikan informasi rencana belanja kementerian/lembaga dan pemda setiap awal tahun. Sehingga para investor/produsen dalam negeri bisa menyiapkan investasi produksi sedini dan sebaik mungkin. Pemerintah juga sedang menyiapkan kartu kredit pemerintah sebagai alternatif pembayaran klaim pembelian.

“Khusus untuk UMK, keberadaan kartu kredit pemerintah ini diharapkan membantu percepatan pencairan klaim dana pembelian produknya. Sehingga cashflow modal usahanya jadi tetap terjaga,” kata Yulianto.

Baca Juga: Jokowi Minta KPU Cermat Gunakan Anggaran Penyelenggaraan Pemilu

Dihubungi secara terpisah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Eddy Misero meminta pemerintah untuk terus meningkatkan komitmennya dalam meningkatkan belanja produk dalam negeri, termasuk kepada UMKM.

Di sisi lain, Eddy mendorong UMKM untuk mampu menjawab kebutuhan belanja pemerintah. Dia meminta UMKM menghadirkan produk-produk yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai persyaratan belanja pemerintah.

“Kontinuitas dari produk yang berkesinambungan dan tepat. Tepat sasaran, tepat waktu, kualitasnya terjaga, saya kira kita akan menuju ke arah yang lebih baik,” ucap Eddy.

Baca Juga: Belanja Modal Masih Seret, K/L yang Menangani Infrastruktur Jadi Pemicunya

Sementara itu, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, upaya yang dilakukan LKPP perlu didorong karena sesuai dengan tujuan agar keterlibatan produk lokal dalam pengadaan barang jasa pemerintah bisa meningkat.

Harapannya dengan sistem yang lebih terintegrasi untuk mendeteksi ketersediaan produk substitusi impor maka nilai impor bisa ditekan.

“Realisasi belanja barang pemerintah bisa ciptakan dampak berganda ke ekonomi domestik dan ujungnya ke penciptaan lapangan kerja baru,” kata Bhima.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati