KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Untuk mempercepat distribusi pupuk subsidi yang bertujuan mendukung kesejahteraan petani, pemerintah terus melakukan inovasi. Salah satu langkah strategis yang diambil pemerintah adalah dengan memangkas 145 regulasi yang selama ini memperlambat alur distribusi pupuk subsidi. Mengutip
Infopublik.id, lewat kebijakan tersebut, proses administrasi yang rumit kini disederhanakan. Harapannya, petani bisa lebih cepat dan mudah mendapatkan pupuk subsidi.
“Pemerintah berkomitmen mempermudah akses petani terhadap pupuk subsidi dengan memangkas aturan yang selama ini jadi penghambat. Kita ingin petani lebih cepat mendapatkan pupuk tanpa melalui prosedur yang berlapis,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), seusai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pupuk di Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (12/11/2024). Zulkifli Hasan alias Zulhas menjelaskan, industri pupuk merupakan sektor yang diatur dengan peraturan kompleks, termasuk 41 Undang-undang, 23 peraturan pemerintah, dan 6 Peraturan Presiden serta Instruksi Presiden. Selain itu, persetujuan dari pemerintah daerah sering kali memperlambat distribusi pupuk ke petani.
Baca Juga: Bulog: Stok Beras Saat Nataru Aman, Cadangan Beras Lebih dari 2 Juta Ton “Mulai sekarang, tidak ada lagi izin berlapis dari pemerintah daerah atau kementerian/lembaga lain. Kementerian Pertanian akan langsung menetapkan alokasi ke PT Pupuk Indonesia berdasarkan data yang akurat, dan distribusi akan dilanjutkan ke Gapoktan untuk disalurkan ke petani,” lanjutnya. Fokus Utama Kesejahteraan Petani Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyambut baik kebijakan ini. Menurutnya, penyederhanaan regulasi adalah bukti nyata upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani. “Ini berkah bagi petani Indonesia. Kebijakan ini akan memastikan kebutuhan pupuk terpenuhi tepat waktu. Arahan Presiden untuk menambah kuota pupuk subsidi dua kali lipat kini dapat dilaksanakan lebih efisien,” ungkap Mentan Amran. Amran juga menyoroti bagaimana alur distribusi pupuk sering tertunda akibat persetujuan berjenjang.
Tonton: Resmi, Kredit Macet 1 Juta Debitur UMKM Pertanian dan Perikanan Dihapuskan “Bayangkan, keputusan soal pupuk subsidi turun pada Januari, tetapi Surat Keputusan dari pemerintah daerah baru selesai pada Juni. Ke depan, keputusan langsung efektif, dan petani tidak perlu menunggu SK dari pemerintah daerah,” tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
