KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengaku tengah menyusun regulasi untuk mengejar target pemerintah agar 15,6 juta keluarga miskin masuk dalam program keluarga harapan (PKH).

"InsyaAllah semua keluarga miskin di 2020 (15,6 juta) sudah masuk PKH, regulasinya sedang disusun dan data juga sedang divalidasi kembali," jelas dia saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (13/12).

Menurutnya, angka 15,6 juta KPM itu merupakan angka kemiskinan yang ada Indonesia. Data tersebut juga digunakan dalam program Rastra dan bantuan pangan non tunai (BPNT).

Sehingga ke depan, Puan bilang, keluarga yang menerima BPNT juga akan menerima PKH. "Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM)-nya kita samakan," tambah dia.

Menteri Sosial Agus Gumiwang menambahkan, pemerintah berharap program-program bantuan sosial yang berada di bawah Kemsos akan bersinergi dengan baik.

Untuk BPNT ditargetkan sudah bisa diterapkan penuh 15,6 juta KPM di tahun depan dari saat ini yang bari 10 juta KPM. Sementara untuk PKH di 2019 jumlah penerimanya masih sama seperti di tahun ini yakni sebanyak 10 juta KPM.

"15,6 juta, ini adalah struktur dari masyarakat indonesia yg paling bawah, kita akan sandingkan program PKH dan BPNT. Jadi penerima BPNT juga menerima PKH," katanya.

Upaya inilah, lanjut Agus, yang bisa efektif tidak hanya mengurangi tapi juga mempercepat penurunan angka kemiskinan di tanah air.

Agus menegaskan, program PKH ini merupakan investasi jangka panjang untuk mencipatakan sumber daya manusia (SDM) yang tangguh. Hal itu juga sejalan dengan tujuan pemerintah yang mulai fokus untuk pengembangan SDM secara besar-besaran.

"Ini bukan kita mengenai bantuan sosial, penyerapan anggaran. Bukan, ada misi jangka menengah, jangka panjang," katanya. 

Ia juga menampik jika target 2020 merupakan janji politik Presiden Jokowi untuk Pilpres 2019.

Menurutnya, hal yang sangat lumrah program di 2020 sudah dibahas di akhir tahun ini. "Sekarang ini kita sekarang mulai bahas untuk 2020. Sekarang ini pemerintah di Januari sudah mulai bahas anggaran 2020," tegas Agus.

"Jadi sudah biasa pemerintah ini, bukan hanya pak Jokowi, sudah siklusnya. Tidak ada politiknya," tutup dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi