KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dua nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia dan China yang ditandatangani 13 April 2018 lalu akan segera direalisasikan. Hal itu ditandai dengan 16 ahli dari  delegasi Pemerintah China yang datang ke Indonesia pada hari ini, Kamis (26/4).

Diketahui, hadirnya delegasi itu untuk memperoleh keterangan detail mengenai proposal investasi yang telah ditawarkan oleh Pemerintah Indonesia. 

"Mereka membawa 16 pakar untuk memperoleh data dan verifikasi dari kementerian dan lembaga terkait serta melakukan kunjungan lapangan ke tiga lokasi yang kita tawarkan,” jelas Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemko Bidang Kemaritiman Ridwan Djamaluddin seperti dikutip dari keterangan resminya di Jakarta, Kamis (26/4).

Sekadar tahu saja, dua nota kesepahaman itu terkait Poros Maritim Dunia-Prakarsa Sabuk dan Jalan/One Belt One Road Initiative yang diteken Menko Luhut saat berkunjung ke China beberapa pekan lalu.

Ridwan mengungkapkan, semua kelompok proyek prioritas yang ditawarkan iti berada di luar Pulau Jawa. “Kelompok satu berada di wilayah Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara dan Bali, sementara itu kelompok kedua berada di Sumatera Selatan, Riau, Jambi, dan Papua,”katanya.

Adapun di wilayah-wilayah itu, Pemerintah Indonesia menawarkan kerja sama dalam pembangunan infrastruktur transportasi udara, pelabuhan, kawasan industri, pariwisata, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) serta Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) mulut tambang.

Ia menekankan kepada delegasi China yakni, pemerintah memberikan 4 syarat untuk berinvestasi. Keempat itu adalah investor wajib menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, memanfaatkan tenaga lokal untuk kegiatan operasional, mendirikan industri dengan nilai tambah dari hulu ke hilir dan harus ada transfer teknologi yang efektif sehingga keberlanjutan proyek ini dapat terjamin.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Delegasi China yang juga Wakil Presiden China International Engineering Consulting Corporation (CIECC) Dou Hao mengaku akan mengikutinya agar kerja sama dapat segera terealisasi.

Dou meminta agar dapat segera melakukan uji kelayakan pada wilayah-wilayah yang ditawarkan oleh pemerintah RI. “Karena tadi kami masih memperoleh informasi yang sedikit dari kementerian dan lembaga terkait, maka kami berharap supaya segera dapat melakukan studi kelayakan bersama,” pintanya.

Dari studi itu, sambung Dou, barulah pemerintahnya dapat menentukan proyek mana yang dapat dijadikan prioritas untuk dibangun. Sekadar tahu saja, pertemuan tersebut turut dihadiri Deputi Kepala Perencanaan Investasi BPKM Tamba Parulian Hutapea serta pejabat dari KKP, Bappenas, Kemenhub, Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata, dan PLN.

Sementara delegasi China terdiri dari China Development dan Reform Commission serta China International Engineering Consulting Corporation (CIECC).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto