KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Setelah 16 tahun berlalu sejak insiden tumpahan minyak Montara di Laut Timor pada 2009, pemerintah menjanjikan langkah penyelesaian terkait persoalan yang masih dirasakan masyarakat terdampak di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan kerja ke Provinsi NTT pada Kamis (6/8) untuk menemui masyarakat yang terdampak pencemaran minyak Montara. Kunjungan tersebut dilakukan atas arahan Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya mendengar langsung aspirasi warga sekaligus melihat perkembangan penanganan dampak lingkungan dan sosial ekonomi akibat insiden tersebut.

Dalam kunjungannya, Purbaya mendatangi Tablolong, Kabupaten Kupang, dan berdialog dengan masyarakat yang selama bertahun-tahun menghadapi dampak ekonomi akibat tumpahan minyak yang terjadi pada 2009.

Pertemuan tersebut membahas kondisi masyarakat terdampak serta langkah yang diperlukan untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan, termasuk pemulihan lingkungan dan penyelesaian hak ganti rugi.

Sebelum bertolak ke NTT, Purbaya mengaku telah melaporkan rencana kunjungan tersebut kepada Presiden Prabowo. Presiden juga menitipkan salam kepada masyarakat serta meminta seluruh aspirasi warga dihimpun sebagai bahan tindak lanjut pemerintah.

Baca Juga: Menkeu Purbaya: Belum Ada Rencana Pangkas Anggaran Pertahanan

"Sebelum saya ke sini, saya lapor ke Bapak Presiden. Bapak Presiden mengirimkan salam untuk seluruh masyarakat di sini. Semua keluhan yang disampaikan akan saya tampung dan saya laporkan kepada Bapak Presiden karena beliau memberikan perhatian terhadap kondisi masyarakat di wilayah ini," ujar Purbaya dalam keterangannya, Kamis (6/8/2026).

Dampak Ekonomi Masih Dirasakan Masyarakat

Purbaya mengatakan dirinya telah mengikuti perkembangan penyelesaian persoalan Montara sejak beberapa tahun terakhir. Bahkan, ia pernah tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Montara pada 2018 bersama Ferdi Tanoni untuk menangani persoalan tersebut.

"Saya dan Pak Ferdi pernah bersama-sama tergabung dalam Satgas Montara sekitar tahun 2018. Dalam pertemuan ini, kami berdiskusi mengenai perkembangan kondisi masyarakat NTT, khususnya mereka yang terdampak kerugian lingkungan dan kerugian ekonomi akibat tumpahan minyak Montara di Laut Timor pada tahun 2009," jelas Purbaya.

Menurutnya, dampak insiden Montara tidak hanya berkaitan dengan pencemaran lingkungan, tetapi juga memberikan tekanan terhadap perekonomian masyarakat pesisir.

Selama bertahun-tahun, nelayan mengalami penurunan hasil tangkapan, aktivitas budidaya rumput laut terganggu, serta pelaku usaha kecil yang bergantung pada sektor kelautan mengalami penurunan pendapatan.

Karena itu, pemerintah menilai penyelesaian persoalan Montara harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui penyelesaian ganti rugi, tetapi juga pemulihan lingkungan dan penguatan kembali ekonomi masyarakat terdampak.

Pemerintah Siapkan Kajian Pemulihan Lingkungan

Dalam dialog dengan masyarakat, Purbaya menyampaikan pemerintah akan mengirimkan tim riset untuk melakukan kajian komprehensif terkait kondisi lingkungan di wilayah terdampak.

Baca Juga: Bersiap! Menkeu Purbaya Kaji Denda bagi Importir Penahan Barang di Pelabuhan

Kajian tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan langkah pemulihan agar ekosistem pesisir dapat kembali mendukung aktivitas ekonomi masyarakat seperti sebelum terjadinya pencemaran.

"Selain ganti rugi, yang paling penting adalah bagaimana daerah ini dapat kembali hidup seperti sediakala. Karena itu, kami akan mengupayakan pengiriman tim riset untuk memastikan langkah-langkah pemulihan yang diperlukan. Seluruh hasil pertemuan ini akan saya laporkan kepada Bapak Presiden," ujar Purbaya.

Menurut Purbaya, pemerintah juga akan memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga agar penanganan dampak Montara dapat berjalan secara terpadu.

Koordinasi tersebut mencakup pemulihan lingkungan, penyelesaian hak masyarakat terdampak, hingga penguatan kembali aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.

Kawal Penyelesaian Ganti Rugi Korban

Selain pemulihan lingkungan, pemerintah juga membahas perkembangan penyelesaian penyaluran hak ganti rugi bagi masyarakat terdampak. Purbaya menegaskan pemerintah akan terus mengawal proses tersebut agar berjalan sesuai aturan dengan tetap memperhatikan kepastian hukum, akuntabilitas, dan rasa keadilan bagi masyarakat.

"Kami juga membahas berbagai hal terkait upaya penyelesaian penyaluran hak ganti rugi bagi masyarakat terdampak. Aspirasi masyarakat perlu terus dikawal agar proses penyelesaiannya berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku," ungkap Purbaya.

Pemerintah berharap langkah pemulihan lingkungan, penyelesaian hak masyarakat, dan penguatan ekonomi pesisir dapat menjadi solusi jangka panjang bagi warga terdampak Montara.

Setelah 16 tahun berlalu, pemerintah menargetkan persoalan Montara tidak hanya berhenti pada penyelesaian administratif, tetapi juga mampu mengembalikan kondisi sosial ekonomi masyarakat NTT yang terdampak pencemaran.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Dukung Percepatan Program 3 Juta Rumah

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News