KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah menetapkan tujuh belas sektor usaha yang berhak mendapatkan insentif fiskal dan non-fiskal. Putusan ini berlaku untuk investor domestik dan investor asing. Adapun tujuh belas sektor usaha yang dimaksud antara lain:
- Kelautan dan perikanan
- Pertanian
- Lingkungan hidup dan kehutanan
- Energi dan sumber daya mineral
- Ketenaganukliran
- Perindustrian
- Perdagangan
- Pekerjaan umum dan perumahan rakyat
- Transportasi
- Kesehatan, obat dan makanan,
- Pendidikan dan kebudayaan
- Pariwisata
- Keagamaan
- Pos, telekomunikasi, penyiaran, serta sistem dan transaksi elektronik
- Pertahanan dan keamanan
- Ketenagakerjaan
- Keuangan
Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal. Beleid ini telah disetujui oleh Presiden RI Joko Widodo pada 1 April 2021. Sementara masa berlakunya mulai tanggal 2 Juni 2021.
Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM Yuliot mengatakan sektor tujuh belas sektor usaha yang mendapatkan fasilitas itu sesuai dengan keputusan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hanya BKPM menegaskan lewat aturan tersebut bahwa seluruh sektor tersebut masuk dalam industri pionir. Industri pionir adalah industri yang memiliki ketertarikan yang luas, memberi nilai tambah, eksternalisasi tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. “Jadi nanti insentif fiskal dan dan non-fiskal saat investor mengajukan investasi di
online single submission (OSS) maka langsung ditawari melalui sistem secara langsung. Jadi bukan diajukan pertama kali oleh investor lagi,” kata dia kepada Kontan.co.id, Kamis (6/5).
Baca Juga: Inilah 17 sektor usaha yang berhak mendapatkan insentif fiskal dan non-fiskal Yuliot menambahkan, selain diberikan insentif, perizinan berusaha juga dipermudah. Sebab dalam OSS berbasis risiko yang akan diimplementasikan pada 2 Juni 2021, seluruh perizinan berusaha terkait izin di Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) dapat diselesaikan hanya dalam satu pintu. “Jadi nanti ada notifikasi langsung progres perizinan investor sudah sampai tahap mana.
Tracking ini penting, karena investor butuh kepastian, dan pemda atau K/L harus segera menentukannya berdasarkan norma standar prosedur dan kriteria (NSPK), “ ujar Yuliot.
Di sisi lain, kemudahan investasi lainnya dalam beleid tersebut mengatur pelaku UMK yang memiliki kegiatan usaha berisiko rendah, diberikan kemudahan perizinan berusaha berbasis risiko berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sekaligus berlaku sebagai perizinan tunggal. Sementara, dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi, selain NIB dan izin, pelaku usaha juga harus mengajukan sertifikat standar usaha dan/atau standar produk. Yuliot berhadap, dengan kemudahan investasi yang diberikan oleh pemerintah dan pemulihan ekonomi global dan domestik, realisasi investasi di tahun ini bisa tembus Rp 900 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Anna Suci Perwitasari