JAKARTA. Pemerintah mulai menangani masalah transportasi dan kemacetan di wilayah Jakarta. Dalam rapat kerja mengatasi kemacetan yang semakin menggila ini, pemerintah membuat 17 program. Berikut 17 program yang dihasilkan dalam rapat kerja di Istana Wakil Presiden (Wapres). Pertama, memberlakukan Electronic Road Pricing (ERP). Wakil Presiden Boediono telah meminta Kementerian Perhubungan segera menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP) tentang biaya atas pemakaian jalan tersebut. "Draf Peraturan Pemerintah akan selesai seminggu setelah Lebaran," ujar Juru bicara wakil presiden Yopie Hidayat, Kamis (2/9).Kedua, jalur busway tetap disterilisasi terutama di empat jalur yang sebelumnya disterilisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Jadi itu dipastikan akan tetap berlangsung karena dampaknya besar dan ada peningkatan penumpang 20%," kata Yopie.Ketiga, Pemerintah Provinsi DKI mengkaji kebijakan perpakiran dan penegakan hukum tegas terutama untuk kendaraan yang parkir di bahu jalan yang dekat dengan jalur busway. Keempat, memperbaiki fasilitas jalan maka Pemda DKI sudah menerapkan multiyears contract untuk perbaikan jalan.Kelima, untuk busway akan ditambah lagi dua jalur dan akan mulai beroperasi akhir tahun ini dan tahun depan akan tambah dua jalur lagi. Menurut Yopie, Pemerintah Provinsi DKI yang akan menetapkan arah jalur busway itu. "Yang jelas pada akhir tahun ini harus ada sepuluh koridor yang beroperasi," terang Yopie.Bukan itu saja, Pemda DKI juga akan membenahi manajemen operasional busway. Sebab, kata Yopie, Gubernur DKI Fauzi Bowo menyinggung kontrak yang tidak menguntungkan dan tidak baik dari sisi governance.
17 jurus pemerintah atasi kemacetan lalu lintas
JAKARTA. Pemerintah mulai menangani masalah transportasi dan kemacetan di wilayah Jakarta. Dalam rapat kerja mengatasi kemacetan yang semakin menggila ini, pemerintah membuat 17 program. Berikut 17 program yang dihasilkan dalam rapat kerja di Istana Wakil Presiden (Wapres). Pertama, memberlakukan Electronic Road Pricing (ERP). Wakil Presiden Boediono telah meminta Kementerian Perhubungan segera menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP) tentang biaya atas pemakaian jalan tersebut. "Draf Peraturan Pemerintah akan selesai seminggu setelah Lebaran," ujar Juru bicara wakil presiden Yopie Hidayat, Kamis (2/9).Kedua, jalur busway tetap disterilisasi terutama di empat jalur yang sebelumnya disterilisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Jadi itu dipastikan akan tetap berlangsung karena dampaknya besar dan ada peningkatan penumpang 20%," kata Yopie.Ketiga, Pemerintah Provinsi DKI mengkaji kebijakan perpakiran dan penegakan hukum tegas terutama untuk kendaraan yang parkir di bahu jalan yang dekat dengan jalur busway. Keempat, memperbaiki fasilitas jalan maka Pemda DKI sudah menerapkan multiyears contract untuk perbaikan jalan.Kelima, untuk busway akan ditambah lagi dua jalur dan akan mulai beroperasi akhir tahun ini dan tahun depan akan tambah dua jalur lagi. Menurut Yopie, Pemerintah Provinsi DKI yang akan menetapkan arah jalur busway itu. "Yang jelas pada akhir tahun ini harus ada sepuluh koridor yang beroperasi," terang Yopie.Bukan itu saja, Pemda DKI juga akan membenahi manajemen operasional busway. Sebab, kata Yopie, Gubernur DKI Fauzi Bowo menyinggung kontrak yang tidak menguntungkan dan tidak baik dari sisi governance.
