JAKARTA. Pemerintah RI menyatakan akan memprioritaskan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal atau bekerja di Suriah, sehubungan dengan terjadi konflik berkepanjangan di negara Timur Tengah tersebut. Sejauh ini sudah 17 kloter WNI yang sudah dipulangkan ke Indonesia"Hari ini dipulangkan 1 kloter lagi, sehingga totalnya sudah 18 kloter. Jumlah seluruhnya sudah 600-an (WNI)," ujar Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Sabtu (21/7).WNI yang belum dikeluarkan dari wilayah konflik saat ini ditampung di Kedutaan Besar RI. Sedangkan, rombongan yang diberangkatkan hari ini diperkirakan akan tiba di tanah air hari Minggu besok.Sehubungan dengan resolusi PBB yang diveto dua anggota tetapnya, Menlu menyatakan keprihatinannya. "Indonesia sangat prihatin dengan kenyataan sekali lagi Dewan Keamanan PBB gagal menjalankan kewajiannya memelihara perdamaian internasional. Sekali lagi Dewan Keamanan PBB gagal memperbaiki kesatuan," ujar Marty.Ia menjelaskan, posisi Indonesia sudah diungkapkan secara lugas oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Presiden menandaskan, PBB haruslah berperan tidak lagi sebagai kekuatan penjaga perdamaian (peace-keeping force), melainkan sebagai pencipta perdamaian (peace-making). (Imanuel More/Kompas.com)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
18 Kloter WNI dipulangkan dari Suriah
JAKARTA. Pemerintah RI menyatakan akan memprioritaskan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal atau bekerja di Suriah, sehubungan dengan terjadi konflik berkepanjangan di negara Timur Tengah tersebut. Sejauh ini sudah 17 kloter WNI yang sudah dipulangkan ke Indonesia"Hari ini dipulangkan 1 kloter lagi, sehingga totalnya sudah 18 kloter. Jumlah seluruhnya sudah 600-an (WNI)," ujar Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Sabtu (21/7).WNI yang belum dikeluarkan dari wilayah konflik saat ini ditampung di Kedutaan Besar RI. Sedangkan, rombongan yang diberangkatkan hari ini diperkirakan akan tiba di tanah air hari Minggu besok.Sehubungan dengan resolusi PBB yang diveto dua anggota tetapnya, Menlu menyatakan keprihatinannya. "Indonesia sangat prihatin dengan kenyataan sekali lagi Dewan Keamanan PBB gagal menjalankan kewajiannya memelihara perdamaian internasional. Sekali lagi Dewan Keamanan PBB gagal memperbaiki kesatuan," ujar Marty.Ia menjelaskan, posisi Indonesia sudah diungkapkan secara lugas oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Presiden menandaskan, PBB haruslah berperan tidak lagi sebagai kekuatan penjaga perdamaian (peace-keeping force), melainkan sebagai pencipta perdamaian (peace-making). (Imanuel More/Kompas.com)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News