18 Saham Dihapus dari BEI, Siapa yang Wajib Buyback Jika Emiten Pailit / Tak Mampu?
Senin, 09 November 2026 20:41 WIB
Oleh: Adi Wikanto | Editor: Adi Wikanto
KONTAN.CO.ID - Jakarta. Penghapusan pencatatan saham atau delisting dari Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak serta-merta menghilangkan hak kepemilikan investor. Namun, investor publik berpotensi kesulitan menjual sahamnya setelah emiten tidak lagi tercatat di bursa. Salah satu mekanisme perlindungan bagi pemegang saham publik dalam proses delisting adalah kewajiban pembelian kembali saham atau buyback. Melalui mekanisme ini, investor memperoleh kesempatan untuk melepas kepemilikannya sesuai ketentuan yang berlaku. BEI dijadwalkan menghapus pencatatan saham 18 emiten mulai Selasa (10/11/2026). Dari jumlah tersebut, tujuh perusahaan berstatus pailit, sedangkan 11 emiten lainnya mengalami penghentian sementara perdagangan saham atau suspensi selama lebih dari 50 bulan.
Namun, bagaimana jika perusahaan yang akan delisting tidak memiliki kemampuan keuangan untuk membeli kembali saham milik publik? Siapa yang harus memenuhi kewajiban tersebut? Baca Juga: Kewajiban Buyback Emiten Delisting Dinilai Sulit Terealisasi, Ini Kata Pengamat Siapa yang wajib melakukan buyback saham setelah delisting? Ketentuan mengenai kewajiban pembelian kembali saham diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik. Dalam Pasal 8, aturan tersebut menyebutkan bahwa perusahaan terbuka yang sahamnya akan dibatalkan pencatatannya berdasarkan keputusan direksi BEI wajib membeli kembali seluruh saham milik pemegang saham publik. Dalam kondisi tertentu, kewajiban tersebut juga dapat dibebankan kepada pengendali perusahaan terbuka. Kondisi yang dimaksud antara lain apabila perusahaan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan selama dua tahun terakhir sebelum delisting, tidak menyampaikan laporan berkala selama dua tahun terakhir, atau melakukan pelanggaran ketentuan pasar modal yang melibatkan pengendali. Pelaksanaan buyback wajib dimulai paling lambat 30 hari setelah BEI mengumumkan keputusan pembatalan pencatatan saham kepada masyarakat. Perusahaan terbuka atau pihak yang bertanggung jawab juga harus menyampaikan keterbukaan informasi mengenai rencana pembelian kembali saham sebelum pelaksanaannya. Apabila emiten maupun pengendali tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut, pembelian kembali saham dapat dilakukan oleh pihak lain. Meski demikian, keterlibatan pihak lain tidak menghapus tanggung jawab perusahaan terbuka maupun pengendali sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (7). Tonton: Babak Baru Anak Usaha BRI di Bawah Strategi Investasi Danantara OJK berwenang memerintahkan buyback POJK 45/2024 juga memberikan kewenangan kepada OJK untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban pembelian kembali saham. Berdasarkan Pasal 9, apabila perusahaan terbuka dan/atau pengendali tidak memulai keterbukaan informasi atau pelaksanaan buyback sesuai tenggat waktu, OJK dapat memerintahkan pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan tertentu. Perintah tersebut dapat berupa kewajiban melaksanakan pembelian kembali saham sekaligus memenuhi ketentuan keterbukaan informasi kepada publik. Informasi rencana buyback wajib diumumkan melalui situs web BEI. Pengumuman setidaknya memuat jadwal, harga, jangka waktu, metode pembelian, serta nama dan identitas perusahaan efek yang ditunjuk apabila transaksi dilakukan melalui bursa. Perusahaan juga perlu menjelaskan tujuan pembelian kembali saham, yakni mengurangi jumlah pemegang saham publik menjadi kurang dari 50 pihak atau sesuai jumlah lain yang ditetapkan OJK. Baca Juga: Avian Brands (AVIA) Bagikan Dividen Interim Rp 700 Miliar, Cek Jadwalnya Batas waktu dan harga buyback saham Pasal 11 POJK 45/2024 mengatur bahwa pelaksanaan pembelian kembali saham diselesaikan paling lambat pada tanggal efektif pembatalan pencatatan saham berdasarkan keputusan BEI atau enam bulan setelah pengumuman keterbukaan informasi rencana buyback. Pembelian kembali saham dapat dilakukan tanpa persetujuan RUPS dan dalam jumlah lebih dari 10% modal disetor perusahaan terbuka. Transaksi dapat dilaksanakan melalui BEI maupun di luar bursa. Jika jumlah pemegang saham belum berkurang sesuai ketentuan, perusahaan dapat melanjutkan pembelian kembali saham dalam jangka waktu enam bulan sejak keterbukaan informasi. OJK juga dapat memberikan perpanjangan waktu satu kali, paling lama enam bulan, dengan persyaratan tertentu. Di antaranya, perusahaan harus menunjukkan upaya terbaik, membuktikan telah membeli kembali lebih dari 50% saham milik pemegang saham publik, serta memiliki rencana tindak lanjut untuk memenuhi ketentuan jumlah pemegang saham. Selain melalui mekanisme buyback, Pasal 13 membuka kemungkinan penyelesaian kewajiban melalui penawaran tender oleh pihak lain terhadap seluruh saham milik pemegang saham publik. Apabila penawaran tersebut memenuhi ketentuan jumlah pemegang saham, kewajiban pembelian kembali saham dapat dianggap telah terpenuhi. Sementara itu, Pasal 14 mengatur harga pembelian kembali saham ditetapkan berdasarkan nilai yang lebih tinggi antara: 1. Harga rata-rata perdagangan saham di BEI selama 30 hari terakhir sebelum hari perdagangan terakhir atau sebelum penghentian sementara perdagangan saham. 2. Nilai buku per saham berdasarkan laporan keuangan terakhir yang disampaikan kepada OJK. Baca Juga: AKRA Beli Saham Milik BP Global di Bisnis SPBU, Simak Rekomendasi Sahamnya Investor tetap memiliki saham setelah delisting Direktur Reliance Sekuritas Indonesia Reza Priyambada mengatakan, penghapusan pencatatan saham dari bursa tidak otomatis menghilangkan status kepemilikan investor terhadap perusahaan. Investor yang masih memegang saham tetap memiliki hak sebagai pemegang saham, termasuk hak memperoleh dividen apabila perusahaan membukukan keuntungan dan hak menghadiri RUPS. “Meski pelaku pasar dihadapkan dengan delisting, namun kepemilikan terhadap emiten tersebut masih tetap ada. Pelaku pasar tetap berhak atas dividen (jika perusahaan untung) dan tetap berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham,” ujar Reza. Meski demikian, persoalan muncul ketika investor ingin menjual saham setelah delisting berlaku efektif. Saham yang sudah tidak tercatat di BEI tidak lagi diperdagangkan melalui mekanisme reguler bursa. Investor harus mencari calon pembeli secara langsung di luar bursa sehingga proses penjualan menjadi lebih rumit. Reza menilai, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian BEI karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal. Menurut dia, BEI dapat melibatkan anggota bursa atau perusahaan efek untuk memfasilitasi proses pengalihan saham emiten yang akan delisting. Bursa juga dapat berperan sebagai mediator antara perusahaan sekuritas, nasabah, dan emiten agar investor memperoleh kejelasan mengenai status kepemilikan serta akses untuk mengelola saham setelah penghapusan pencatatan. Reza menilai rencana penghapusan pencatatan 18 emiten tersebut merupakan bentuk forced delisting atau delisting paksa. Investor yang masih memegang saham perusahaan terkait berpotensi menghadapi keterbatasan pilihan untuk menjual kepemilikannya. Karena itu, pelaksanaan kewajiban buyback sesuai ketentuan menjadi salah satu mekanisme yang dapat memberikan jalan keluar bagi investor publik. Baca Juga: Produksi Emas BRMS Diproyeksi Tumbuh 39% pada 2027, Ini Tantangannya Daftar 18 emiten yang akan delisting dari BEI Sebanyak 18 emiten dijadwalkan keluar dari daftar perusahaan tercatat BEI. Tujuh perusahaan masuk dalam daftar delisting karena berstatus pailit, sedangkan 11 emiten lainnya mengalami suspensi perdagangan berkepanjangan. Berikut daftarnya: