KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rini Widiyantini menegaskan ada dua hal yang mejadi fokus utamanya saat menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang baru. Mengutip
Infopublik.id, dia bilang, fokus utama pemerintah saat ini adalah menyelesaikan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang sedang berlangsung serta menangani masalah tenaga honorer. Rencana penambahan kuota CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) untuk 2024 belum diputuskan secara pasti, karena pemerintah masih memprioritaskan penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada.
“Saat ini kami fokus pada ASN di berbagai kementerian yang ada, termasuk mereka yang harus pindah atau tetap di tempat,” ujar Rini seusai acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Menteri PANRB dari periode 2022-2024, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (21/10/2024). Dia menambahkan, terkait penyelesaian masalah tenaga honorer, Rini berjanji kepada Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, hal ini menjadi prioritas yang harus diselesaikan paling lambat akhir Desember 2024.
Baca Juga: Beberapa Kementerian Baru Belum Memiliki Kantor, Begini Kata Menpan RB Menteri PANRB yang baru dilantik itu menjelaskan bahwa penambahan formasi ASN baru harus disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan program di setiap kementerian. Tidak ada prioritas nasional yang memerlukan penambahan ASN tanpa perhitungan yang matang. “Kami perlu mempertimbangkan kapasitas yang ada dan kebutuhan program. Tambahan formasi ASN tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa perencanaan yang baik. Kami harus memperbaiki tata kelola, meningkatkan kompetensi ASN yang sudah ada, dan memastikan sistem berjalan dengan baik,” jelasnya. Rini juga menegaskan bahwa pemerintah akan bekerja sama dengan Kementerian Sekretaris Negara (Mensesneg) dan Kementerian Keuangan dalam menata kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di berbagai kementerian. Mensesneg memiliki peran penting dalam pengaturan fasilitas dan pegawai di kementerian, terutama dengan adanya reorganisasi besar dalam kabinet saat ini.
Tonton: Ingin Jadi PPPK Nakes Tahun 2024? Ini Syarat dan Tipsnya! “Presiden meminta kami semua untuk berkolaborasi. Selain Mensesneg, Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) juga akan membantu dalam penyediaan fasilitas dan pemenuhan kebutuhan pegawai,” tambahnya. Rini berharap, dengan adanya kolaborasi antar-kementerian ini, pengelolaan sumber daya manusia di pemerintahan akan lebih baik dan sesuai kebutuhan, tanpa harus melakukan penambahan formasi CPNS secara berlebihan. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
