KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat 109 juta orang telah menjalani program Cek Kesehatan Gratis (CKG) hingga 22 Oktober 2026, meningkat dari sekitar 70 juta orang pada 2025. Capaian ini menjadi salah satu program kesehatan dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Namun, pemerintah masih menghadapi tantangan dalam memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan serta memenuhi kebutuhan dan pemerataan dokter di rumah sakit daerah.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Kemenkes menargetkan 130 juta orang menjalani CKG sepanjang 2026. Hingga 22 Oktober 2026, jumlah pendaftar telah mencapai 116 juta orang, sedangkan 109 juta orang di antaranya sudah menjalani pemeriksaan.

Baca Juga: Dunia Usaha Soroti Biaya Produksi Industri, Deregulasi Jadi Kunci Investasi

“Cek kesehtan gratis tahun lalu kan 70 juta, tahun ini targetnya kita 130 juta dan sudah bisa kita capai sampai 109 juta. Sisanya harusnya bisa kita kejar sampai akhir tahun,” ujar Budi dalam pemaparan dua tahun kinerja pemerintahan, Kamis (22/10/2026).

Program CKG diarahkan untuk mendeteksi risiko penyakit sejak dini, terutama melalui pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan indeks massa tubuh atau BMI. Keempat indikator tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan risiko penyakit seperti stroke, jantung, dan gangguan ginjal.

Budi mengatakan, program pemeriksaan gratis tersebut juga mendukung target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yakni meningkatkan rata-rata usia harapan hidup masyarakat Indonesia dari 72 tahun menjadi 76 tahun.

Meski cakupan pemeriksaan meningkat, hasil skrining perlu ditindaklanjuti dengan pengobatan dan pemantauan kondisi pasien. Edukasi masyarakat juga menjadi tantangan lantaran sebagian orang merasa tetap sehat meskipun memiliki indikator kesehatan yang berisiko.

“Banyak masyarakat merasa kalau mereka darah tinggi gitu ya, mereka masih sehat. Itu masih banyak di psikologisnya orang Indonesia. Banyak yang merasa gula saya 200, gulanya saya misalnya 300 atau 400. Tapi saya masih ini kok badannya masih rasanya enak. Nah ini membutuhkan edukasi,” ungkap Budi.

Baca Juga: Sentil Asing, Prabowo: Perusahaan Penyebab Karhutla Harus Bertanggung Jawab

Data dalam presentasi Kemenkes menyebut sekitar 7,1 juta orang terdeteksi mengalami hipertensi pada 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak 755.907 orang telah mendapat pengobatan. Tindak lanjut hasil skrining diperlukan agar pasien memperoleh penanganan yang sesuai dan tekanan darahnya dapat terkendali.

Peningkatan Kelas RSUD Masih Berjalan

Selain memperluas pemeriksaan kesehatan, pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas rumah sakit daerah melalui program peningkatan kelas 66 rumah sakit umum daerah (RSUD) kelas D atau D Pratama menjadi kelas C selama periode 2025–2027.

Dari target 22 rumah sakit pada 2025, sebanyak 21 RSUD dilaporkan telah menyelesaikan pembangunan. Sementara itu, 18 dari 20 rumah sakit yang masuk target 2026 telah memulai pembangunan, sedangkan 24 rumah sakit untuk target 2027 masih dalam tahap perencanaan.

Peningkatan kelas tersebut disertai upaya melengkapi fasilitas dan peralatan medis agar rumah sakit daerah dapat memberikan layanan yang lebih memadai. Dengan fasilitas tersebut, pasien yang mengalami kondisi seperti stroke, penyakit jantung, gangguan ginjal, atau kanker diharapkan tidak selalu harus dirujuk ke luar kota.

“Standarnya sama dengan rumah sakit-rumah sakit di kota-kota di Jawa. Sehingga kalau ada serangan stroke atau jantung, atau masalah ginjal atau kanker, enggak usah capek-capek dikirim ke luar kota,” paparnya.

Baca Juga: Tiga Korporasi PMA Tersangka Karhutla, ISESS: Pengendali Perusahaan Perlu Ditelusuri

Namun, peningkatan fasilitas rumah sakit masih perlu diikuti pemenuhan tenaga medis. Dari 66 RSUD yang masuk program, baru 34 rumah sakit atau sekitar 51% yang memiliki tujuh jenis dokter spesialis dasar secara lengkap.

Budi mengatakan, kekurangan dokter spesialis menjadi salah satu kendala dalam peningkatan layanan rumah sakit daerah. Radiologi dan anestesi merupakan dua bidang spesialis yang menurutnya paling kekurangan tenaga.

“Masalah kita di mana? Masalah kita di orangnya. Enggak punya cukup dokter spesialis. Yang lengkap, ada 51%. Itu tugasnya nanti di belakang. Kita jelaskan bagaimana Kementerian Kesehatan ingin mengisi kekurangan dokter spesialis ini,” papar Budi.

Secara nasional, kebutuhan tenaga medis juga masih belum terpenuhi. Budi menyebut 87% wilayah masih membutuhkan dokter umum, dengan estimasi kekurangan mencapai 81.000 dokter. Sementara itu, kekurangan dokter spesialis secara nasional diperkirakan mencapai 55.000 orang dan dokter gigi 127.000 orang.

“Gap-nya adalah untuk dokter umum, 87% wilayah masih membutuhkan. Kekurangannya 81.000. Dokter gigi kekurangannya 127.000. Hampir semua wilayah membutuhkan. Kemudian dokter spesialis kekurangannya 55.000,” kata Budi.

Budi juga menyoroti distribusi dokter yang belum merata. Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, menurut dia, hanya 68 daerah yang telah memenuhi kebutuhan dokter umum berdasarkan perhitungan Kemenkes. “Kabupaten mana yang kurang? Kita punya 514 kabupaten kota, jadi bayangkan. Yang tidak kurang hanya berapa? Untuk dokter umum saja hanya 68 kabupaten kota yang memenuhi jumlah dokter umumnya,” ujar Budi.

Menurut Budi, pemerintah perlu mempercepat penambahan tenaga medis agar kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan dokter tidak semakin besar. Pemenuhan dokter spesialis juga perlu menyesuaikan kebutuhan layanan kesehatan, termasuk untuk penyakit jantung, penyakit dalam, dan saraf.

Perluasan CKG dan peningkatan kapasitas RSUD menjadi bagian dari upaya Kemenkes memperkuat layanan kesehatan selama dua tahun pemerintahan Prabowo. Namun, capaian tersebut masih perlu diimbangi dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan serta pemenuhan dan pemerataan dokter, terutama dokter spesialis di rumah sakit daerah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News