JAKARTA. Sekitar 200 pekerja perusahaan BUMN Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) PT Industri Sandang Nusantara mendatangi Departemen Perindustrian (Depperin). Mereka menuntut pemerintah segera memperbaiki kondisi tempat mereka bekerja. Selain itu, memenuhi hak mereka yang selama ini masih tertahan.

"Sampai saat ini Dewan Komisaris selaku pengawas atas kinerja PT Direksi Industri Sandang Nusantara (PT ISN) menutup mata terhadap kondisi yang terjadi bahkan terhadap kesejahteraan karyawan baik yang masih bekerja maupun yang sudah purna tugas," kata Ketua Serikat Pekerja PT Industri Sandang Nusantara Kunto Kuncoro, Kamis (7/5).

Beberapa hak normatif karyawan hingga kini belum terbayarkan. Hak itu antara lain sebagian karyawan yang sudah dirumahkan terhitung pada Januari lalu hanya memperoleh 50% saja. Hingga kini, perusahaan tak memberikan kejelasan waktu pembayaran dari sisa gaji tersebut.

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Sekadar informasi, dari sembilan unit pabrik dari PT ISN, lima unit pabrik di antaranya sudah tutup dansekitar 2.000 pekerjanya dirumahkan. Lima pabrik yang sudah tutup tersebut adalah Unit Patal Tohpati di Denpasar, Patal Grati di Pasuruan, Patal Lawang di Malang, Unit Patun Makateks di Makasar, dan Patal Banjaran di Bandung.

Empat unit pabrik yang masih berjalan di antaranya adalah Patal Secang di Magelang, Patal Cilacap, Patal Tegal, dan Patal Karawang. Jumlah pekerja di empat pabrik tersebut terdata mencapai 4.300 orang.

Selain meminta kejelasan status bagi pekerja, Kunto mengatakan, pihaknya juga mendesak pemerintah pusat untuk segera mencairkan dana talangan. Karena berstatus sebagai badan usaha milik negara (BUMN), maka kondisi perusahaan juga harus segera mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat.

Berdasarkan informasi yang diperolehnya, dana talangan yang akan dijanjikan pemerintah pusat mencapai Rp 50 miliar."Dengan berbagai permasalahan yang ada maka kami Serikat Pekerja atas nama karyawan meminta pertanggungjawaban Dewan Komisaris sehingga perusahaan menjadi terpuruk dan karyawan banyak dirugikan akibat kesalahan pengelolaan perusahaan sehingga karyawan yang banyak dikorbankan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News