JAKARTA. Tak hanya berbagai kementerian yang membutuhkan tambahan dana belanja di tahun 2011, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga butuh tambahan dana. Untuk tahun anggaran 2011 mendatang, BKPM meminta tambahan anggaran Rp 400 miliar. Sebenarnya BKPM sudah mendapat pagu sementara Rp 435,78 miliar. Namun, dana itu masih belum mencukupi. "Tambahan anggaran itu untuk mendanai program prioritas dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing investasi," kata Yus'an, Wakil Kepala BKPM, saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (20/9). Tambahan dana itu antara lain untuk pembangunan Data Recovery Center (DRC) yang berfungsi sebagai back up Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) sebesar Rp 50 miliar. Dana ini juga untuk mendukung Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (KPS) di lima tempat senilai Rp 77 miliar. Sementara, anggaran paling besar untuk penanaman modal sektoral terpadu Rp 167 miliar dan sisanya penambahan alokasi gaji, peningkatan SDM, hingga promosi dan penyelenggaraan pameran. Menanggapi permintaan ini, Komisi VI DPR menyetujuinya tapi usulan ini harus dibahas lebih lanjut di Badan Anggaran. "Komisi VI akan memperjuangkan agar seluruh permintaan tambahan itu bisa disetujui," kata Nurdin Tampubolon, Wakil Ketua Komisi VI saat memimpin rapat.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
2011, BKPM butuh tambahan anggaran Rp 400 miliar
JAKARTA. Tak hanya berbagai kementerian yang membutuhkan tambahan dana belanja di tahun 2011, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga butuh tambahan dana. Untuk tahun anggaran 2011 mendatang, BKPM meminta tambahan anggaran Rp 400 miliar. Sebenarnya BKPM sudah mendapat pagu sementara Rp 435,78 miliar. Namun, dana itu masih belum mencukupi. "Tambahan anggaran itu untuk mendanai program prioritas dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing investasi," kata Yus'an, Wakil Kepala BKPM, saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (20/9). Tambahan dana itu antara lain untuk pembangunan Data Recovery Center (DRC) yang berfungsi sebagai back up Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) sebesar Rp 50 miliar. Dana ini juga untuk mendukung Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (KPS) di lima tempat senilai Rp 77 miliar. Sementara, anggaran paling besar untuk penanaman modal sektoral terpadu Rp 167 miliar dan sisanya penambahan alokasi gaji, peningkatan SDM, hingga promosi dan penyelenggaraan pameran. Menanggapi permintaan ini, Komisi VI DPR menyetujuinya tapi usulan ini harus dibahas lebih lanjut di Badan Anggaran. "Komisi VI akan memperjuangkan agar seluruh permintaan tambahan itu bisa disetujui," kata Nurdin Tampubolon, Wakil Ketua Komisi VI saat memimpin rapat.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
