TANGERANG. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ingin menggandeng swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk menanam investasi di bidang perikanan budidaya. Tahun depan, KKP menargetkan investasi di bidang tersebut mencapai Rp 26 triliun.

Sebagai perbandingan, target investasi perikanan budidaya tahun ini sebesar Rp 24 triliun. KKP sudah mencatat realisasi investasi Rp 19 triliun sampai dengan kuartal III-2015.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto menjelaskan, investasi tersebut berasal dari gabungan pembudidaya skala rakyat dan skala industri. Sejumlah investor asing juga sudah mulai melirik investasi perikanan budidaya, antara lain dari Cina, Norwegia, dan Malaysia.

"Umumnya, mereka tertarik dengan tambak udang, patin, rumput laut yang terintegrasi dengan pengolahannya, serta ikan laut seperti bawal dan kakap," jelas Slamet usai pembukaan Indonesian Aquaculture 2015 di Serpong, Tangerang, Kamis (29/10).

Dalam mengembangkan perikanan budidaya, KKP akan memprioritaskan daerah yang belum terjamah seperti Sulawesi Utara, Gorontalo, Kalimantan Barat, dan Medan.

Seiring dengan pertumbuhan investasi, KKP juga menargetkan produksi perikanan budidaya bertambah menjadi 19 juta ton tahun depan. Sedangkan target produksi tahun ini sebesar 17,9 juta ton atau senilai Rp 17,4 triliun.

Sampai dengan saat ini produksi perikanan budidaya baru 14,52 juta ton. Perinciannya, 70,45% berasal dari rumput laut, 22% dari ikan air tawar seperti patin, nila, lele, gurame, dan bandeng, serta 4% sisanya dari udang dan ikan air laut seperti kakap dan kerapu.

KKP optimistis produksi perikanan budidaya bisa terus meningkat mengingat potensi lahan di Indonesia amat luas, mencapai 11,8 juta hektare (ha) untuk budidaya air laut, 2,3 juta ha untuk budidaya air payau, dan 2,5 juta ha untuk budidaya air tawar. Namun baru sebagian kecil yang dimanfaatkan.

Slamet menjelaskan lebih lanjut, permodalan dari bank untuk perikanan budidaya masih minim. Dari target investasi sebesar Rp 26 triliun tahun depan, dia memperkirakan porsi modal bank hanya Rp 10 triliun.

Slamet mengakui tingkat kepercayaan bank terhadap perikanan budidaya masih rendah. "Itu masih harus kami tingkatkan. Masalahnya, 80% pembudidaya adalah masyarakat tradisional," ujarnya.

Sementara itu Wakil Presien Jusuf Kalla juga mendorong pembudidaya untuk mengajukan permodalan ke bank. Menurutnya, nelayan budidaya seharusnya lebih sejahtera daripada nelayan tangkap karena lebih mudah mengakses pinjaman bank.

"Dari segi bisnis perikanan tangkap sulit mendapatkan kredit karena tidak ada jaminan, tetapi kalau perikanan budidaya kan ada proyek yang bisa menjadi agunan," ujar Jusuf Kalla.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Havid Vebri