Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke depan harus realistis. Sebab Indonesia masih harus menghadapi tantangan yang berat. Menurut Jokowi, belum pulihnya perekonomian global dan beberapa negara mitra dagang utama, yang diiringi masih rendahnya harga komoditas, masih menjadi risiko yang dapat mengganggu kinerja perekonomian nasional. Di samping itu, negara-negara maju juga sedang bergulat menghadapi tantangan pemulihan ekonomi sehingga masih terdapat ketidakpastian kebijakan keuangan, termasuk sebagian negara menerapkan kebijakan penggelontoran likuiditas.
Oleh karena itu menurutnya, APBN harus dapat menjadi instrumen fiskal untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan serta penciptaan lapangan kerja. "Dalam mendukung hal tersebut, APBN ke depan juga perlu realistis, mampu menopang kegiatan prioritas, kredibel, berdaya tahan, dan berkelanjutan baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah," kata Jokowi dalam Pidato Nota Keuangan di Gedung DPR MPR, Jakarta, Selasa (16/8). Lebih lanjut menurutnya, RAPBN tahun 2017 disusun dengan tetap berpedoman pada tiga kebijakan utama. Pertama, kebijakan perpajakan yang dapat mendukung ruang gerak perekonomian. Selain sebagai sumber penerimaan, perpajakan diharapkan dapat memberikan insentif untuk stimulus perekonomian.
