KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Semakin berkembangnya ekonomi digital mendorong pemerintah tingkatkan kecepatan internet. Pada akhir 2018 pemerintah akan membangun satelit dengan internet berkecepatan tinggi. Nantinya, pemerintah akan menetapkan siapa yang menjadi badan usaha untuk merancang, membangun, meluncurkan, dan mengoperasikan satelit. Hal ini lakukan karena satelit yang dimiliki oleh Indonesia masih merupakan satelit komunikasi yang lebih tepat digunakan untuk kebutuhan televisi, SNG, dan telepon. "Itu perlu dikonvergensi. Makanya relatif lemot," ungkap ungkap Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara kepada Kontan.co.id pada Rabu (15/11) di Jakarta. Konkretnya satelit ini diperkirakan pada Akhir 2021 atau awal 2020. Namun, agar pemerataan internet dapat tercapai, dalam selang waktu tersebut, tepatnya pada 2019 pemerintah akan sewa satelit lain. "Kalau satelit kita sudah ada di atas nanti kita tinggal mindahin saja. Layanan ini harus secepatnya. Infrastruktur harus dibangun secepatnya. Agar kita bisa berkompetisi," terang Rudi. Menurut pria yang akrab disapa Chief RA ini, lantaran Indonesia memliiki 220.000 sekolah, 3.000 perguruan tinggi, 10.000 puskesmas, 75.000 desa, berbagai kantor polisi. Rudi bilang hal ini secara bertahap harus selesai sebelum 2024. Rudi yakin anggaran pengadaan satelit ini tidak ada masalah. Lantaran Komunfo memoumyai dana universal service obligation (USO). Skemanya, bakal diadakan tender dengan struktur public private partnership. "Mengapa pemerintah itu pintar untuk melakukan pengadaan tapi tidak pintar mengoperasikan layanan berdasarkan servis level tertentu. Karena pemerintah itu biasanya sebagai regulator bukan sebagai operator. Kita butuh nanti kemampuan dari pihak swasta untuk mengoperasikan Satelit dengan fokus kepada standar layanan," jelas Rudi.
2019, Indonesia punya satelit internet anti lemot
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Semakin berkembangnya ekonomi digital mendorong pemerintah tingkatkan kecepatan internet. Pada akhir 2018 pemerintah akan membangun satelit dengan internet berkecepatan tinggi. Nantinya, pemerintah akan menetapkan siapa yang menjadi badan usaha untuk merancang, membangun, meluncurkan, dan mengoperasikan satelit. Hal ini lakukan karena satelit yang dimiliki oleh Indonesia masih merupakan satelit komunikasi yang lebih tepat digunakan untuk kebutuhan televisi, SNG, dan telepon. "Itu perlu dikonvergensi. Makanya relatif lemot," ungkap ungkap Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara kepada Kontan.co.id pada Rabu (15/11) di Jakarta. Konkretnya satelit ini diperkirakan pada Akhir 2021 atau awal 2020. Namun, agar pemerataan internet dapat tercapai, dalam selang waktu tersebut, tepatnya pada 2019 pemerintah akan sewa satelit lain. "Kalau satelit kita sudah ada di atas nanti kita tinggal mindahin saja. Layanan ini harus secepatnya. Infrastruktur harus dibangun secepatnya. Agar kita bisa berkompetisi," terang Rudi. Menurut pria yang akrab disapa Chief RA ini, lantaran Indonesia memliiki 220.000 sekolah, 3.000 perguruan tinggi, 10.000 puskesmas, 75.000 desa, berbagai kantor polisi. Rudi bilang hal ini secara bertahap harus selesai sebelum 2024. Rudi yakin anggaran pengadaan satelit ini tidak ada masalah. Lantaran Komunfo memoumyai dana universal service obligation (USO). Skemanya, bakal diadakan tender dengan struktur public private partnership. "Mengapa pemerintah itu pintar untuk melakukan pengadaan tapi tidak pintar mengoperasikan layanan berdasarkan servis level tertentu. Karena pemerintah itu biasanya sebagai regulator bukan sebagai operator. Kita butuh nanti kemampuan dari pihak swasta untuk mengoperasikan Satelit dengan fokus kepada standar layanan," jelas Rudi.
