JAKARTA. Pemerintah tengah merampungkan aturan teknis yang mengatur skema perhutanan sosial. Skema ini menjadi bagian dari program reforma agraria yang rencananya akan diluncurkan pemerintah setelah Lebaran tahun ini. Menteri Koordinator bidang Ekonomi Darmin Nasution mengatakan, pemerintah telah memeriksa ulang sekitar 23-24 wilayah prioritas perhutanan sosial yang akan direalisasikan tahun ini. "Kami sudah menyiapkan wilayah yang statusnya sudah clear and clean untuk perhutanan sosial," katanya, Kamis (22/6). Menurut Darmin, nantinya urutan wilayah yang lebih dulu diberikan hak pengelolaan lahan akan dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Kira-kira hari kedua setelah Lebaran, presiden yang akan pilih urutan wilayahnya," imbuh Darmin.
24 wilayah perhutanan sosial disiapkan
JAKARTA. Pemerintah tengah merampungkan aturan teknis yang mengatur skema perhutanan sosial. Skema ini menjadi bagian dari program reforma agraria yang rencananya akan diluncurkan pemerintah setelah Lebaran tahun ini. Menteri Koordinator bidang Ekonomi Darmin Nasution mengatakan, pemerintah telah memeriksa ulang sekitar 23-24 wilayah prioritas perhutanan sosial yang akan direalisasikan tahun ini. "Kami sudah menyiapkan wilayah yang statusnya sudah clear and clean untuk perhutanan sosial," katanya, Kamis (22/6). Menurut Darmin, nantinya urutan wilayah yang lebih dulu diberikan hak pengelolaan lahan akan dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Kira-kira hari kedua setelah Lebaran, presiden yang akan pilih urutan wilayahnya," imbuh Darmin.