JAKARTA. Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyiagakan sekitar 24.000 personelnya untuk mengamankan jalannya pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, pada Senin (20/10/2014). 

Polri akan menyiagakan sekitar 20.000 personel dan TNI sekitar 4.400 personel untuk mengamankan pelantikan tersebut.

"Untuk pengamanan perangkaian pelantikan dan pengambilan sumpah janji presiden terpilih kami siapkan 24.815 personel," ujar Kapolri Jenderal Pol Sutarman saat pertemuan antara pimpinan MPR dengan Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, KSAD, KSAL, dan KSAU, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/10/2014). 

Sutarman mengatakan, Polri membagi jumlah personel yang ditugaskan dalam beberapa satuan tugas, di antaranya sekitar 5.000 personel untuk satgas operasional, 4.000 personel untuk satgas daerah, serta 7.000 personel yang disiapkan di Polres-polres di seluruh Indonesia. 

Adapun untuk Paspampres, jumlah personel yang akan disiagakan berjumlah 791 orang. Sutarman mengatakan, dalam acara pelantikan nanti, pengamanan akan dibagi menjadi empat ring. Ring satu meliputi areal pelantikan yang akan diamankan oleh Paspampres dan polisi yang berpakaian preman; Ring dua akan disiagakan di halaman Kompleks DPR/MPR; Ring tiga berada di akses masuk menuju Kompleks DPR/MPR; sementara Ring empat berada di beberapa titik di sekitar Gedung MPR/DPR.

Sutarman menjamin bahwa pihaknya telah siap dengan segala kondisi yang mungkin terjadi selama upacara pelantikan Jokowi-JK. Polisi dan TNI akan bekerja sama untuk menciptakan suasana kondusif pada tanggal 20 Oktober. 

"Polri bersama TNI menjamin keamanan seluruh rangkaian sidang, dari awal sampai akhir acara," kata Sutarman.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, selain 4.400 personel yang akan disiagakan selama berlangsungnya acara pelantikan, pihaknya juga akan menurunkan sebanyak 170 Satuan Setingkat Kompi atau sekitar 17.000 personel untuk mengamankan situasi di Indonesia.

Moeldoko meminta agar masyarakat tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berlebihan dalam merayakan pelantikan Jokowii-JK. Hal itu demi menjaga agar suasana tetap berlangsung kondusif.

"Masyarakat agar tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya merayakan. Justru nanti membuat tidak aman dan tidak nyaman," kata Moeldoko.(Fathur Rochman)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa