JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah telah menyiapkan langkah antisipatif agar dana yang masuk dari program amnesti pajak tidak hanya berputar di perbankan. Dengan demikian, langkah tersebut nantinya juga dapat mengurangi ongkos moneter Indonesia.

Menurut Darmin, sejak awal, pihaknya melakukan rapat berkali-kali dengan Otortitas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN agar mau bekerja sama dengan swasta yang akan berperan menampung dana-dana tersebut melalui instrumen khusus.

Dari sisi OJK, bersedia mempermudah perusahaan yang akan melakukan initial public offering (IPO), menerbitkan obligasi, atau reksa dana penempatan terbatas (RDPT).

"Kami sudah siapkan itu dari awal, lebih dulu dari tax amnesty itu sendiri karena kami dari awal sudah tahu meski tidak berhasil banget tetapi tetap akan banyak juga dana yang masuk," kata Darmin, Rabu (5/10).

Tak hanya itu, pemerintah juga telah menyiapkan 250 proyek prioritas yang akan menjadi instrumen dari dana repatriasi amnesti pajak. Terkait hal ini, pemerintah akan bekerja sama dengan pihak swasta. Sayangnya, Darmin belum mau memperinci proyek yang dimaksud.

"Tapi di akhir tahun mestinya kami sudah punya daftarnya, mana yang ditawarkan, nanti kerjasamanya gimana, apakah PPP (public private partenership) seperti PalapaRring atau model lain, kami juga sedang rumuskan yang paling menguntungkan," tambah Darmin.

Darmin memperkirakan, dana dari program amnesti pajak akan lebih banyak masuk di periode kedua implementasinya. Namun ia enggan memperkirakan jumlahnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia