KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Direktur Jenderal Anggaran (Dirjen Anggaran) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman menyampaikan, pihaknya akan tetap melanjutkan efisiensi belanja APBN pada tahun fiskal 2026 mendatang.

Hal ini disampaikan Luky ditengah banyaknya Kementerian/Lembaga yang meminta kenaikan anggaran belanja untuk tahun 2026.

"Prinsip efisiensi tetap kita jalanin, gitu aja," ungkap Luky kepada Kontan saat ditemui usai rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI membahas Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2026

KKI 2025 Fasilitasi Business Matching UMKM Rp 224 Miliar

Baca Juga: Kemenkeu Minta Penambahan Anggaran, Pagu Indikatif Jadi Rp 52,01 triliun pada 2026

Setidaknya ada 29 Kementerian/Lembaga yang semangat meminta tambahan anggaran dalam RAPBN 2026. Dari  instansi tersebut Kementerian Pertahanan Menteri Pertahanan mengusulkan anggaran terbesar yakni menjadi Rp184 triliun.

Disusul oleh Polri Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang diketahui mengajukan tambahan sebesar Rp63,7 triliun atau 58% dari pagu indikatif Rp 109,6 triliun. Sehingga, total dana Rp173,3 triliun.

Baca Juga: Anggaran Bansos Bengkak Jadi Rp 154,24 Triliun Tahun Ini

Selanjutnya ada Kementerian PKP Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirai mengatakan kementeriannya membutuhkan total anggaran Rp49,854 triliun untuk tahun 2026. Namun, pagu indikatif yang diberikan Kementerian Keuangan, yakni Rp1,82 triliun, sehingga Ara meminta anggaran tambahan kepada DPR RI sebesar Rp48,02 triliun.

Kemudian Badan Gizi Nasional (BGN) dimana Komisi IX menyetujui usulan penambahan anggaran Rp118 triliun untuk Badan Gizi Nasional (BGN). Jumlah itu akan dipakai untuk program makan bergizi gratis (MBG) tahun 2026.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News