JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said hari ini melaporkan masalah pembubaran Pertamina Energy Trading Limited atau Petral kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, pembubaran ini memang sudah sesuai dengan arahan Jokowi sebelumnya ketika meminta menginvestigasi anak perusahaan Pertamina itu.

Hasilnya, keberadaan Petral memang telah membuat negara boros setiap melakukan impor minyak bumi. Bahkan dalam tiga bulan terakhir, ketika pemerintah mengimpor minyak tanpa perantara Petral ada penghematan sebesar US$ 22 juta.

"Petral ini urusannya dengan suplai dan permintaan yang lebih efisien," ujar Sudirman, Jumat (15/5) di Istana Negara, Jakarta.

Dalam tiga bulan terakhir, fungsi Petral juga bukan sebagai single buyer. Nah, sudirman bilang penghematan lebih besar akan terjadi jika perusahaan yang berlokasi di Singapura itu benar-benar dibubarkan.

Pemerintah sudah menyiapkan skema pembelian minyak yang lebih baik tanpa keberadaan Petral. Caranya dengan mengoptimalkan peran Integrated Supply Chain (ISC), dalam mencari buyer melalui mekanisme tender.

Bukan hanya ISC Pemerintah dan Pertamina juga akan aktif mencari buyer tersebut. Suplai minyak juga nantinya akan dilakukan secara langsung tanpa transit di tempat lain.

Sementara itu, terkait penyelidikan dan audit terhadap Petral, Sudirman mengaku akan terus dilakukan. Sebab, di masa lalu perusahaan itu memang digambarkan sebagai perusahaan yang bermasalah dari sisi transparansi.

Kalau dalam perjalanannya ditemukan bukti-bukti yang mengarah kepada tindak pidana, pemerintah akan menindaklanjutinya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie