KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mengalihkan impor dari Singapura ke Timur Tengah dan Amerika meninggalkan beberapa catatan. Setidaknya ada tiga hal penting yang harus dipertimbangkan agar keputusan pengalihan ini tidak membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bengkak dan target swasembada energi Indonesia dapat tercapai. Indonesia Harus Bersiap dengan Peningkatan Biaya Logistik Menurut Ketua Komite Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Bumi (Aspermigas), Mose Rizal, jarak impor BBM dari AS maupun Timur Tengah (Timteng) akan membuat biaya logistik pengiriman ke Indonesia naik. "Iya akan naik (cost logistik) baik dari Timur Tengah maupun AS, karena lebih jauh. Soal impor dari negara bukan produsen minyak (Singapura) harusnya diperhitungkan cost-benefitnya bagi Indonesia," ungkap Moshe saat dihubungi Kontan, Senin (12/05).

Baca Juga: Kementerian ESDM Berencana Stop Impor BBM dari Singapura, Bahlil Bongkar Alasan

Meski begitu, Moshe bilang tidak ada larangan Indonesia mengalihkan impor dari Singapura. Namun, pemerintah terutama Kementerian ESDM perlu transparan mengenai beban biaya yang akan ditanggung setelah pengalihan ini. "Statment Pak Bahlil, bilang harga (minyak) dari Timteng dengan Singapura kan hampir sama, tapi angkanya tidak clear, beda US$ 1 saja akan jadi beban ke kita," tambahnya. Sebelumnya, Menteri Bahlil menyebut bahwa harga BBM dari Singapura sudah tidak lagi kompetitif karena setara dengan harga dari negara-negara Timur Tengah. Padahal, secara geografis, Singapura jauh lebih dekat ke Indonesia. “Setelah saya cek kok harganya sama dibandingkan dengan dari negara Middle East. Bukan kata ‘mungkin’ lagi nih, sudah hampir pasti, kita akan mengambil minyak dari negara lain yang bukan dari negara itu (Singapura),” ujar Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (9/5). Sebagai gambaran, berdasarkan data dari WTI Midland yang mencerminkan harga minyak mentah Amerika Serikat, biaya transportasi dari AS berada dikisaran 13-15% lebih mahal dibandingkan dari Timur Tengah, seperti yang saat ini Indonesia lakukan melalui trader dari Singapura. Artinya akan ada biaya tambahan sekitar 13-15%, jika Indonesia mengimpor minyak dari AS, dibandingkan dengan mengimpor dari kawasan Timur Tengah. Indonesia Harus Menyiapkan Kemampuan Kilang dalam Negeri

Tanggapi Isu Merger, GoTo Komitmen Ikuti Arahan Pemerintah

Selain masalah logistik, pengalihan impor akan menguji kemampuan kilang dalam negeri.

Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmi Radhi, mengatakan pemerintah harus memastikan bahwa spesifikasi minyak mentah AS sesuai dengan kilang Pertamina dan Amerika juga bisa melakukan blending untuk menghasilkan Pertalite (RON 90).

"Dan harga impor USA minimal harus sama dengan harga impor dari Singapora," kata dia, Senin (12/05).

Meski begitu, pengalihan impor indikasi positif untuk mendukung pemberantasan mafia migas (minyak dan gas) yang telah lama menguasai kontrak suplai minyak dari Singapura. "Pemerintah harus bertekad untuk membrantas mafia migas yang akan menghalangi pengalihan impor dari Singapura ke Amerika. Kebijakan Pemerintah seharusnya mengatasi masalah tanpa menimbulkan masalah baru," tambah dia. Adapun menurut Pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti mengatakan potensi pengelolaan crude dari AS oleh kilang dalam negeri cukup besar, karena sifat minyak mentah AS yang mirip dengan minyak mentah Indonesia. "Sifat minyak mentah AS relatif mirip dengan minyak mentah Indonesia yaitu Lightsweet Crude Oil. Dan jika melihat pada klaim Pertamina saat ini, mereka siap mengolah minyak dengan berbagai jenis minyak sesuai dengan Refinery Development Masterplan (RDMP)," kata dia. Indonesia Perlu Lepas dari Kebutuhan Minyak dengan Harga Spot

Kebutuhan BBM dalam negeri juga harus dihitung secara seksama, agar Indonesia bisa menghindari pembelian minyak dari Singapura melalui harga spot.

Untuk diketahui, harga spot minyak adalah harga pasar terkini dari minyak mentah yang dapat dibeli dan dijual untuk pengiriman segera. Seperti hukum ekonomi pada umumnya, harga spot akan jauh lebih mahal dibandingkan jika Indonesia melakukan pengiriman minyak melalui kontrak berjangka.

Sebelumnya, terkait harga spot, Menteri Bahlil mengatakan transaksi impor BBM oleh Indonesia selama ini dilakukan lewat mekanisme pasar spot, bukan kontrak jangka panjang.

“Impor itu tidak ada kontrak. Impor itu adalah spot, barang ada dibeli. Jadi bukan berarti putus kontrak dalam waktu sekian,” ujar Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (9/5). Terkait hal ini, menurut Yayan, harga spot sering digunakan karena Indonesia tidak memiliki stock bunker yang kuat. "Hal ini biasanya diantisipasi dengan menggunakan buffer stock. Jadi memang kita akan cenderung (membeli minyak) spot, dan itu memang costly," tambahnya. Buffer stock minyak adalah persediaan minyak (baik mentah maupun hasil olahan) yang disimpan sebagai cadangan untuk mengantisipasi fluktuasi permintaan, keterlambatan pasokan, atau gangguan produksi.  Pembelian minyak secara spot kata Yayan juga akan meningkatkan beban APBN Indonesia ke depan. "Betul (beban APBN), apalagi kita nggak punya sistem buffer stock," tambahnya. 

Baca Juga: ESDM Pastikan Kebakaran PLTU Labuhan Angin Tak Ganggu Pasokan Listrik Sumbagut

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News