JAKARTA. Rangkaian kegiatan Rembuk Provinsi 2013 telah menampung segala usulan dan kebutuhan warga Jakarta di enam wilayah. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta Irmansyah mengatakan, setidaknya ada tiga permasalahan penting yang sering kali dikeluhkan warga Ibu Kota.

"Permasalahan yang paling urgent itu menyangkut infrastruktur fisik, pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan), dan sosial-ekonomi," kata Irmansyah di Balaikota Jakarta, Kamis (12/12/2013).

Ia menyebutkan, infrastruktur fisik itu mengerucut pada tiga masalah utama, yakni sampah, drainase, dan transportasi. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah pemberdayaan warga untuk mengelola sampah, pemanfaatan lahan pasif pemerintah daerah untuk taman, kebutuhan parkir vertikal, dan zonasi parkir.

Selain itu, warga juga mengeluhkan pelayanan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Warga menilai pasien KJS "dilempar-lempar" atau "dibiarkan" tak terlayani dengan baik. Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang jadi program andalan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga banyak dikeluhkan karena salah sasaran serta tanpa pengelolaan dan pengawasan yang baik.

Hasil Rembuk Provinsi 2013 ini akan menjadi masukan untuk merumuskan kebijakan pembangunan Jakarta dan peningkatan kesejahteraan warga Jakarta. Hasil yang diterima dapat dilaksanakan melalui anggaran 2014 atau dimasukkan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) DKI 2015.

"Artinya, hasil rembuk provinsi ini sudah bisa menjadi rumusan kebijakan yang membantu Pemprov DKI untuk membuat program pada 2015," ujar Irmansyah.

Rembuk Provinsi itu terdiri dari tiga rangkaian kegiatan, yakni public hearing pertama dan kedua serta focus group discussion (FGD). Public hearing pertama dilaksanakan untuk menjaring aspirasi, masukan, keluhan, dan saran dari warga. Acara itu dihadiri oleh sekitar 1.500 warga yang mewakili 267 kelurahan.

Pada public hearing kedua, Senin (2/12/2013), jumlah pesertanya sebanyak 150 orang. Peserta berasal dari pemerintah daerah sekitar Jakarta, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Hasil kedua tahap itu dibahas dalam FGD yang digelar pada 4-6 Desember 2012. Hasil FGD ini dibahas dalam Rembuk Provinsi yang dilaksanakan pada 12 Desember di Balaikota Jakarta dan akan dijadikan basis data informasi tata pemerintahan DKI Jakarta. (Kurnia Sari Aziza)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie