KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan, akan ada 3 menteri yang akan bertanggung jawab dan mengelola bank tanah. "Sebenarnya bank tanah itu kewenangan Menteri ATR. Tapi saya bilang, dalam UU, jangan Kementerian ATR sendiri, karena Menteri ATR bisa saja abuse, oleh sebab itu saya bilang 3 menterinya paling sedikit, siapa menterinya? ATR yang pertama, ada 2 menteri lagi yang ditunjuk oleh presiden," ujar Sofyan dalam konferensi pers, Jumat (16/10). Menurut Sofyan, 2 menteri lainnya bisa saja Menteri Keuangan karena bank tanah ini menyangkut aset negara, bisa juga Menteri Pertanian bila kepentingan pertanian dianggap lebih penting, bahkan bisa jadi Menteri PUPR.
"[menteri] Itu bisa diganti-ganti tergantung stressing dimana, sebagai komite bank tanah yang akan menentukan kebijakan," terang Sofyan. Baca Juga: Pemerintah menargetkan pembentukan bank tanah dilakukan tahun ini Dia pun mengatakan, aank tanah ini akan memiliki Dewan Pengawas. Pasalnya, bank tanah diperkirakan akan menjadi organisasi yang kuat sehingga perlu diawasi dengan baik. Nantinya, dewan pengawas ini akan terdiri dari 7 orang, dimana 3 orang merupakan wakil pemerintah dan ada pula yang berasal dari kalangan profesional. Yang pasti, dia memastikan pemilihan dewan pengawas ini akan dipilih secara terbuka.