3 tahun Jokowi-JK, ini realisasi dana desa



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam seminar kelompok peneliti yang diadakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memaparkan rekapiltulasi pemanfaatan dana desa (Tahap I) dari tahun 2015-2017, Senin (24/10).

Untuk pemanfaatan dana desa dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat desa, ada dua aspek.

Pertama, mendukung kegiatan ekonomi masyarakat desa seperti: Jalan Desa 121.709 km, Jembatan 1.960 km, Pasar Desa 5.220 unit, Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) 21.811 unit, Tambatan Perahu 5.116 unit, Embung 2.047 unit, Irigasi 41.739 unit, Sarana Olahraga 2.366 unit


Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, di antaranya: Penahan Tanah 291.393 unit, Air Bersih 32.711 unit, MCK 82.356 unit, Polindes 6.041 unit, Drainase 590.371 unit, PAUD 21.357 unit, Posyandu 13.973 unit, Sumur 45.865 unit

Meski demikian, dalam pemanfaatan dana desa, Anwar mengatakan belum ada peningkatan dalam sektor ekonomi. "Kami belum melihat adanya perbaikan ekonomi, kita melihat dari sisi output-nya," jelasnya, Selasa (24/10).

Ia kemudian meminta bantuan kepada pihak LIPI untuk meneliti bagaimana outcome setelah output dari pemanfaatan dana desa ini.

Pencapaian output dari pemanfaatan dana desa ini rupanya belum dijadikan sebuah prestasi oleh Kemdes PDTT, meski dimasukkan dalam pencapaian 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK.

Sebab, ke depan akan ada beberapa problematika yang dihadapi oleh penduduk desa, seperti skala ekonomi kecil. "Jujur saja, Indonesia ini sangat kaya, tapi sangat variatif. Di desa ada segalanya tapi skalanya kecil-kecil," jelas Anwar.

Selain itu, akses pasar yang sangat terbatas. Terutama saat ini pasar tradisional banyak yang tutup karena kalah saing dengan pasar modern yang mulai masuk.

Kemudian tidak ada integrasi vertikal, tidak tersedianya industri pasca panen, minim permodalan, serta keterlibatan swasta yang minim. "Kenapa swasta minim? Karena petani tidak bisa mempertahankan sustainability pada produk yang dihasilkan, sehingga swasta tidak tertarik," jelas Anwar.

Kemdes kemudian memberikan beberapa solusi seperti klusterisasi produk unggulan desa, menciptakan integrasi bertikal, serta menarik perhatian swasta untuk industri pasca panen.

Dampaknya, produktivitas ekonomi pedesaan bisa ditingkatkan, pengelolaan lebih efisien, serta biaya produksi bisa ditekan dan profit bisa maksimal untuk masyarakat desa.

Sebagai informasi, lewat data yang dihimpun Kontan dari Kemendes PDTT, sebanyak 82,77% penduduk desa hidup di sektor pertanian. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto