KONTAN.CO.ID - Bulan Oktober ini, pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Joko Widodo dan Jusuf Kalla mencapai usia tiga tahun. Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih menilai, kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) selama hampir tiga tahun mengalami perbaikan.

Namun, dibandingkan dengan apa yang diharapkan memang masih belum seluruhnya tercapai. Terutama kata Lana, target-target pembangunan yang ditetapkan dalam APBN.

Target gini ratio yang ditetapkan sebesar 0,38, realisasinya masih 0,393. Tak hanya itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditetapkan 70,8, masih berada di sekitar 71.

Begitu juga dengan tingkat pengangguran yang ditetapkan 5,5%, saat ini masih ada di kisaran 6%. "Kalau dilihat dari target pembangunan APBN saja, pun masih jauh, masih ada gap. Apalagi jika dibandingkan dengan Nawa Cita," kata Lana kepada KONTAN, Minggu (13/8).

Tak hanya itu, dari sisi APBN, keinginan pemerintah terlalu kuat. Akibatnya, target penerimaan pajak sering meleset. Hal ini juga karena beberapa kebijakan pemerintah yang kurang tepat momentumnya.

Misalnya, penerapan kebijakan amnesti pajak saat ekonomi tengah melambat. Akibatnya, pelaksanaan tersebut tidak terlalu berhasil dan bahkan menjadi alasan kelesuan kegiatan usaha saat ini. "Karena si pelaku usaha membayar amnesti pajak, sehingga spending untuk belanja modal dan kegiatan usaha dia kurangi," tambah Lana.

Lana berharap, pemerintah bisa membuat terobosan kebijakan di sisa satu tahun efektif pemerintahan Jokowi-JK. Khususnya, terobosan kebijakan untuk bisa mendorong permintaan domestik dan mencapai target pembangunan. "Terutama kalau biacara ekonomi, ekonomi tumbuh tapi kualitasnya bagimana, apakah bisa menciptakan kesejahteraan," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati