KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah tiga tahun berjalan. Dunia usaha merasa, capaian pemerintahan Jokowi dalam bidang ekonomi cukup memuaskan hingga kini. Namun, dunia usaha tetap inginkan beberapa perbaikan.

Ketua Apindo bidang Hubungan Internasional & Investasi sekaligus CEO Sintesa Group Shinta W Kamdani mengatakan, untuk kondisi makroekonomi memang data-data menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia kuat dan stabil. Namun, hal ini tidak terlihat di kondisi riil di mana daya beli turun, meskipun pemerintah menyanggahnya

Menurut Shinta, hal ini sudah terasa sejak tahun 2012, yakni tren inflasi terus menurun. Di satu sisi mungkin inflasi yang rendah memang hasil kerja keras pemerintah dalam menjaga harga, tetapi di lain sisi ini dinilai menunjukkan bahwa permintaan masyarakat terhadap barang konsumsi menurun.

“Menurut saya nilai 7 sudah cukup pantas karena beliau berani mengambil keputusan untuk memotong subsidi energi dan mengalihkannya ke sektor lain yang lebih produktif. Seperti infrastruktur dan jaring pengaman sosial seperti KJS dan Dana Desa. Belum lagi proses reformasi struktural ekonomi melalui 16 kebijakan yang sudah dikeluarkan,” kata Shinta kepada Kontan.co.id, Selasa (17/10).

Wakil Ketua Umum Kadin bidang Perhubungan Carmelita Hartoto satu suara. Menurutnya, di balik permasalahan ini, sebenarnya dengan adanya Bansos, masyarakat kelas bawah merasakan banyak terbantu, tetapi masyarakat kelas menengah yang dulu sudah biasa mendapat allowance tersebut dari sumber lain, misalnya dari kantor tempat mereka bekerja atau dari asuransi kesehatan yang selama ini dibeli, tidak banyak merasakan kemajuan.

Malah daya belinya tergerus oleh inflasi. “Untuk fair-nya nilai saat ini 7. Banyak pekerjaan-pekerjaan terutama dalam bidang infrastruktur yang dilakukan tetapi banyak yang masih dalam proses dan belum selesai. Ada pula yang kurang tepat sasaran yang harusnya dikomunikasikan kepada penggunanya sebelum dibangun,” jelasnya

Oleh karena itu, menurut keduanya, pemerintahan Jokowi di sisa waktu yang ada perlu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sedang on going. “Yang bisa dikerjakan dalam waktu dua tahun ini adalah memastikan implementasi dari setiap kebijakan yang sudah dikeluarkan dan menjaga kondisi keamanan nasional,” kata Shinta.

Sementara Carmelita mengatakan, implementasi dari setiap kebijakan yang sudah dikeluarkan juga perlu diikuti dengan melihat perubahan tatanan ekonomi global. “Ekonomi global berubah dengan sangat cepat. Ini juga perlu diantisipasi,” ujarnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto