JAKARTA. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar sudah membekukan 30 Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonsia (PJTKI) yang terbukti bermasalah. Ke-30 PJTKI tersebut merupakan bagian dari 120 perusahaan yang terindikasi tidak baik.Muhaimin menjelaskan, perusahaan yang dibekukan tersebut karena melakukan banyak pelanggaran, tidak taat asas serta mengulangi kesalahan yang sama. Sayang dia tidak menjelaskan apa kesalahan perusahaan tersebut.Yang pasti, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih mengusut sekitar 80 PJTKI yang bermasalah. Hingga saat ini, kementerian tersebut sudah mengusut 520 PJTKI.Muhaimin mengatakan, pengusutan PJTKI ini untuk mengevaluasi total pengiriman TKI. "Evaluasi total itu tidak hanya negara tujuan (tetapi) juga pelaksanaan penempatan yang tidak taat asas dan tidak taat undang-undang," katanya, Rabu (13/4).Saat ini, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tengah mengupayakan sosialisasi gagasan kepada masyarakat yakni "Semakin belum siap berangkat, tidak boleh berangkat". Gagasan ini diharapkan masyarakat memiliki kesadaran jangan berambisi berangkat kerja ke luar negeri karena sebatas iming-iming atau faktor-faktor motivasi yang berlebihan tanpa memahami medan serta masalah.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
30 Perusahaan jasa TKI dibekukan
JAKARTA. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar sudah membekukan 30 Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonsia (PJTKI) yang terbukti bermasalah. Ke-30 PJTKI tersebut merupakan bagian dari 120 perusahaan yang terindikasi tidak baik.Muhaimin menjelaskan, perusahaan yang dibekukan tersebut karena melakukan banyak pelanggaran, tidak taat asas serta mengulangi kesalahan yang sama. Sayang dia tidak menjelaskan apa kesalahan perusahaan tersebut.Yang pasti, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih mengusut sekitar 80 PJTKI yang bermasalah. Hingga saat ini, kementerian tersebut sudah mengusut 520 PJTKI.Muhaimin mengatakan, pengusutan PJTKI ini untuk mengevaluasi total pengiriman TKI. "Evaluasi total itu tidak hanya negara tujuan (tetapi) juga pelaksanaan penempatan yang tidak taat asas dan tidak taat undang-undang," katanya, Rabu (13/4).Saat ini, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tengah mengupayakan sosialisasi gagasan kepada masyarakat yakni "Semakin belum siap berangkat, tidak boleh berangkat". Gagasan ini diharapkan masyarakat memiliki kesadaran jangan berambisi berangkat kerja ke luar negeri karena sebatas iming-iming atau faktor-faktor motivasi yang berlebihan tanpa memahami medan serta masalah.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
