KONTAN.CO.ID - Dinas Koperasi Jawa Tengah mencatat sebagian besar, sampai 62% koperasi syariah di kawasan itu terancam tertutup. Pasalnya, koperasi tersebut sudah tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) setidaknya tiga tahun belakangan berturut-turut.

Di Jateng, terdapat 515 koperasi syariah. Sebanyak 191 koperasi rajin melakukan RAT, sementara 324 lainnya koperasi syariah lainnya tidak RAT selama 3 tahun berturut-turut. 

"Kalau tiga tahun tidak melakukan RAT, akan kita hentikan," kata Ema Rahmawati, Kepala Dinas Koperasi Jateng ungkapkan kepada KONTAN melalui keterangan tertulis pada Selasa (26/9).

Dia juga mendorong koperasi syariah yang ada di Jateng untuk segera melakukan pendidikan tentang perkoperasian. Hal ini agar koperasi di Jateng terus berkembang sesuai dengan prinsip koperasi.

"Selain itu, kami juga akan menjalin kerja sama dengan Satpol PP, karena kalau tidak begini bapak-bapak akan suka-suka. Ini sesuai dengan UU No. 25 Tahun 92 tentang perkoperasian. Kami ingin membesarkan koperasi di sektor riil," ujarnya.

Sementara itu, Walikota Surakarta FX Hadi Rudyatmo, yang diwakili wakilnya, Achmad Purnomo menyambut baik sosialisasi Direktorat Pembiyaan Syariah Lembaga Pengelola Dana Bergulir untuk Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM), dengan harapan dapat mengembangkan keuangan mikro khususnya di Provinsi Jawa Tengah.

"Harapan kami, dengan dana bergulir LPDB-KUMKM menjadi solusi permodalan bagi KUMKM maupun pembiyaan konvensional maupun syariah," harapnya.

Kegiatan koperasi Jateng ini ini diikuti oleh 400 peserta. Mereka adalah kepala dinas yang membidangi koperasi dan UKM di wilayah Jawa Tengah, para pelaku koperasi dan UKM berbasis syariah di Provinsi Jawa Tengah, dan dari unsur bank, maupun asosiasi bidang ekonomi syariah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia