KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah persaingan likuiditas, industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) terbantu dengan adanya digitalisasi dari DepositoBPR yang dimiliki Komunal. Sebab, melalui aplikasi tersebut, BPR mampu mendapat simpanan dalam bentuk deposito.

Melalui DepositoBPR by Komunal, total dana deposito yang disalurkan ke BPR sebanyak Rp 8,8 triliun sepanjang 2024. Dana tersebut telah tersalurkan ke lebih dari 330 BPR dan BPRS di seluruh Indonesia.

Co-Founder & CEO KOMUNAL Group Hendry Lieviant mengungkapkan dengan platform tersebut, mitra BPR telah mencatatkan pertumbuhan yang signifikan. Ia mencontohkan BPR Tritunggal di Kalimantan Barat yang sejak tahun 2023 mencatat peningkatan aset sebesar 27,5% dan laba bersih tumbuh 46% per November 2024.

Riset DBS Rekomendasikan 3 Strategi Bagi Keberlanjutan Bisnis di Indonesia

Contoh kenaikan yang lebih signifikan, Hendry menyebutkan BPR Nusumma Jatim yang bermitra sejak 2021, mencatat kenaikan aset hingga 118% di periode yang sama. Laba bersihnya juga melonjak hingga 174%.

Baca Juga: Jumlah BPR Makin Susut di 2024, Bakal Berlanjut di 2025?

Oleh karena itu, Hendry bilang, kemitraan strategis ini memungkinkan BPR di Indonesia, “the sleeping giant”, mampu menggerakkan kegiatan perekonomian umkm di sekitarnya dengan kekuatan yang lebih besar.

“Untuk masyarakat luas, melalui DepositoBPR by Komunal, Masyarakat mampu mengakses layanan Deposito BPR di berbagai daerah di Indonesia dengan aman, nyaman, dan menguntungkan,” ujar Hendry dalam keterangan resmi, Selasa (21/1).

Ia juga bilang digitalisasi BPR merupakan kunci untuk menciptakan dampak yang lebih besar bagi masyarakat, terutama bagi UMKM yang memiliki potensi besar namun belum sepenuhnya terlayani. Sehingga, Ia menegaskan bahwa Komunal akan terus berinovasi untuk menghadirkan solusi keuangan yang lebih inklusif dan praktis. 

“Kami percaya bahwa inovasi dan kepercayaan adalah kunci untuk mendorong inklusi keuangan di Indonesia. kami berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi finansial yang relevan, kompetitif, dan mudah diakses oleh masyarakat Indonesia,” kata Hendry.

Baca Juga: OJK Telah Cabut Izin 20 BPR dan BPRS Sejak Awal 2024

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News