JAKARTA. Sebanyak 39 Warga Negara Indonesia (WNI) korban tindak pidana perdagangan manusia atau human trafficking di Malaysia dipulangkan pihak KBRI Kuala Lumpur, Rabu (3/12). Ini adalah pemulangan tahap yang kedua, setelah sebelumnya KBRI Kuala Lumpur memulangkan 14 WNI korban perdagangan manusia pada Sabtu (29/11/2014). 

"Seluruh korban yang berjumlah 53 orang ini berhasil diselamatkan dari upaya sindikat perdagangan manusia yang diduga akan menjual dan menyalurkan mereka ke beberapa negara di Timur Tengah, awal November lalu," dalam siaran pers KBRI Kuala Lumpur yang diterima KONTAN, Rabu (3/12).

Kasus perdagangan manusia ini terungkap berawal dari informasi sejumlah perempuan yang akan dipekerjakan sebagai penata laksana rumah tangga (PLRT) ke Timur Tengah. Perwakilan RI di Timur Tengah juga mendapatkan informasi mengenai modus operandi penempatan secara non-prosedural melalui Kuala Lumpur, Malaysia. 

Regulasi OJK Berikan Kepastian Hukum Bagi Lembaga Keuangan dan Konsumen

Informasi tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Tim Satgas Perlindungan WNI KBRI Kuala Lumpur bekerja sama dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM). Atas kerja sama tersebut, tersangka pelaku perdagangan manusia berinisial IM telah ditangkap. Saat ini, IM sedang dalam proses penuntutan berdasarkan hukum Malaysia.

Tersangka IM yang diduga menjadi otak sindikat perdagangan manusia sebelumnya pernah ditangkap oleh kepolisian Malaysia dalam kasus penyekapan pada bulan Maret 2013. Namun yang bersangkutan akhirnya dibebaskan dari tahanan dengan uang jaminan. 

Dalam menjalankan aksinya, IM ditengarai bekerja sama dengan oknum di Indonesia untuk mencari calon korban. Duta Besar RI untuk Malaysia, Herman Prayitno berharap penangkapan IM yang sudah dikenal sebagai gembong sindikat perdagangan orang ke Timur Tengah akan menjadi kunci penting untuk membongkar jaringan sindikat TPPO di Tanah Air. 

Herman juga menekankan pentingnya semua instansi terkait memperkuat pencegahan dan memberikan sanksi hukum kepada semua pihak yang terlibat dan memfasilitasi pengiriman WNI untuk dipekerjakan sebagai PLRT ke negara-negara di Timur Tengah yang masih diberlakukan moratorium ataupun dilanda konflik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News